JEMBER, BANGSAONLINE.com - Hari ini, Senin (1/2), DPRD Jember melaksanakan sidang paripurna istimewa dengan agenda penyampaian hasil rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember. Namun, dalam sidang paripurna itu, Fraksi PKB kompak tak hadir.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jember membenarkan jika seluruh fraksi PKB tidak hadir dalam sidang paripurna. "Itu adalah intruksi dari pusat, karena sebelum agenda sidang paripurna, intruksi itu datang ke kami (fraksi pkb,red) dengan alasan masih ada proses hukum yang belum selesai dalam Pilkada Jember," paparnya.
Baca Juga: Pileg 2024, DPC Demokrat Jember Targetkan 7 Kursi
Hafidi mengatakan jika penilaian pusat memang sangat masuk akal, karena jika ini diteruskan akan mencederai legalitas Bupati Jember itu sendiri. "Jika ini diteruskan kasihan masyarakat Jember, bupatinya belum legal," jelas Hafidi.
Sementara Calon Bupati terpilih Faida mengatakan dirinya tidak mengetahui jika ada aksi boikot dan cenderung tidak peduli dengan hal itu. Menurutnya, semua tahapan berjalan lancar sampai saat ini. "Saya berharap semua pihak mendukung karena masyarakat sudah menunggu pemimpin, jadi saya juga mengarapkan segara dilantik," jelasnya.
Faida menambahkan jika masyarakat Jember sudah tidak sabar dengan pemimpin baru di Jember. "Secepatnya dilantik, biar bisa menjalankan 22 program yang kami rancang, dan semua bisa terpenuhi," imbuhnya. (jbr1/yud/rev)
Baca Juga: DPRD Jember Soroti Pengelolaan Sampah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
