Panglima TNI Setujui Penyediaan Lahan Penggemukan Sapi di Jatim

Panglima TNI Setujui Penyediaan Lahan Penggemukan Sapi di Jatim ilustrasi

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Guna meminimalisasi dampak kenaikan harga daging , pemerintah berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas . Di Jawa Timur, Gubernur Soekarwo telah menegaskan jika pihaknya telah bekerjasama dan mendapatkan persetujuan dari Panglima TNI untuk pengembangbiakan dan penggemukan .

“Panglima TNI sudah setuju untuk menyediakan lahan untuk proses penggemukan . Bisa menampung 940 ribu ekor dengan nilai investasi sekitar Rp 16 triliun. Tiap harinya bobot bisa naik 2,2 kg,” kata Soekarwo, Selasa (8/3).

Ia menuturkan, saat ini Jatim masih surplus . Pasalnya, populasi ternak potong di Jawa Timur saat ini mencapai 4,071 juta ekor atau setara dengan 27,69 persen populasi nasional yang mencapai 14,703 juta ekor. Untuk produksi daging tiap tahunnya mencapai 119.463 ton atau setara dengan 22,12 persen stok daging secara nasional sebanyak 539.965 ton.

Penggunaan lahan kosong milik TNI tersebut kini konsepnya masih terus dimatangkan. Pemprov Jawa Timur juga menunggu hasil kajian TNI dan Kementerian Pertanian tentang ketersediaan lahan dan dana untuk membudidayakan potong sebagai solusi kekurangan stok nasional.

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Maskur mengatakan, dari hasil koordinasi dengan Deputi Bidang Perekonomian Setkab beberapa waktu lalu mengestimasi kebutuhan lahan hingga 10.000 hektare. Dalam pertemuan saat itu, pihak TNI diminta memetakan lahan di Jatim yang potensial.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan pun diperintah mencari terobosan mengenai model usaha dan skema pembiayaan. “Dari TNI, prinsipnya mendukung budidaya potong di tanah TNI. Mereka akan meneliti kembali tanah-tanah yang ada, yang tidak mengganggu tugas dan fungsi TNI,” ujarnya.

Dari pengamatan pemprov, lahan TNI yang potensial untuk pengembangan potong berada di Pasuruan, Situbondo, Malang, Probolinggo, Jember, Kediri, dan Madiun. Sementara itu, badan usaha juga masih dimatangkan, apakah BUMN, BUMD, atau swasta. Demikian pula dengan kebutuhan investasi belum diputuskan apakah melalui APBN atau non-APBN.

Pada tahap awal, kata Maskur, badan usaha akan merintis usaha penggemukan (feedloter) terlebih dahulu dengan mengimpor bakalan. Usaha pembibitan (breeding) akan mengikuti pada tahap selanjutnya sehingga tak perlu lagi mengimpor bakalan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO