Fahri Hamzah
"[CATATAN] TNI AU Diusir Lion Air Dari Halim, Singapura di Belakang Lion Air?" tulis @maspiyungan.
TNI AU menjelaskan, pengelolaan bandara yang dilakukan swasta hanya berlaku untuk kawasan bandara saja, atau tepatnya terminal penerbangan sipil, luasnya pun hanya mencapai 21 hektare. Sedangkan, area pengelolaan Lanud mencapai 2.600 hektare.
Sementara, kendali operasional pergerakan udara di sekitar Halim tetap dipegang penuh oleh TNI AU. Kerja sama dengan PT ATS melalui Inkopau sendiri telah melalui kajian mendalam dari aspek manfaat. Salah satunya komitmen PT ATS untuk membangun taxyway yang sejajar dengan runway sehingga memudahkan pergerakan pesawat.
Selama ini, kepentingan operasional pesawat VVIP dan TNI AU lainnya tetap menjadi prioritas utama selain penerbangan sipil. Sedangkan masyarakat tetap bisa menikmati penerbangan reguler dari dalam Lanud.
Perjanjian kerja sama tersebut dibatasi selama 25-30 tahun dan dapat dihentikan atau diperpanjang berdasarkan aspek kemanfaatannya. Pengelolaan ini tak jauh berbeda dengan hak pengelolaan bandara di Bandara Juanda, Ahmad Yani, Adisutjipto dan sebagainya. Bandara-bandara tersebut berada di pangkalan militer.
"Kami juga tidak ingin jumawa mengatakan bahwa 'kami lebih tahu jeroan kami'. Apapun itu #BandaraHLP adalah milik rakyat. Silakan kritisi kami."
Mendapatkan penjelasan dari TNI AU, Fahri mengaku berterima kasih atas penjelasan tersebut. Dia mengajak elemen militer dan sipil untuk memperbaiki pengelolaan di Halim.
"Terima kasih klarifikasinya, saya tahu ada legislasi anti militer berlebihan di masa lalu, mari kita perbaiki," tutup Fahri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
