![Ahok: Ahok:](/images/uploads/berita/700/2dc0ec440a5bc05b62f894b31db375f8.jpg)
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Sejumlah pengurus partai politik (parpol) “kebakaran jenggot” karena pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Jum'at (11/3). Di mana, Ahok menyebut adanya mahar politik dan ongkos jika maju sebagai kandidat di Pilgub DKI Jakarta 2017 melalui parpol dengan besaran Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar.
Lantaran hal itulah, Ahok mengaku memilih maju dalam pilkada 2017 lewat jalur independen karena enggan membayar mahar kepada partai politik. “Harta saya dikumpulin jual semua ya kayaknya pas-pasan kalau segitu. Enggak deh. Mending enggak usah lewat partai,” katanya.
BACA JUGA:
- Cawe-Cawe Jokowi Jilid II, Disebut Jegal Anies dalam Pilgub DKI 2024
- Kehilangan 9 Kursi DPRD DKI Gegara Musuhi Anies, PDIP Bakal Dukung Anies dalam Pilgub DKI?
- Politikus PDI Perjuangan Ungkap Alasan Ahok Layak Maju di Pilgub Sumut 2024
- Viral Ahok Bilang Jokowi dan Gibran Tak Bisa Kerja, PAN pun Bereaksi
Ahok menilai ongkos politik untuk maju lewat partai terlalu mahal. Kata Ahok, paling tidak ia harus membayar mahar hingga Rp 300 miliar untuk bisa didukung satu partai.
Menurut Ahok, tarif Rp 100-200 miliar sudah hal yang lumrah. Ongkos politik seorang pasangan calon yang ingin maju lewat partai memang tidak murah. Pasalnya, parpol biasanya mencari dukungan di sektor kelurahan hingga provinsi. Misalnya, untuk satu kelurahan, kira-kira perlu suntikan dana sekira Rp 10 juta per bulan.
Biaya tersebut dipakai untuk penyewaan mobil, konsumsi, dan biaya operasional lainnya. Jika ada 267 kelurahan dan dihitung dalam 10 bulan, maka dana yang dibutuhkan sudah miliaran. Belum lagi jika partai tersebut berkoalisi.
Atas pernyataan tersebut, hampir semua parpol dibikin malu dan berusaha langsung membantah. Ketua Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta, Mochammad Taufik misalnya. Dia langsung menepis pernyataan Ahok tersebut terkait mahar politik jika ingin diusung oleh partai politik. “Enggak ada. Waktu 2012, Ahok sama sekali enggak bawa duit. Enggak ada itu mahar,” ujarnya di Gedung DPRD DKI, Jumat (11/3).
Dia menuturkan Partai Gerindra tidak pernah meminta uang “mahar” hingga ratusan miliar kepada bakal calon gubernur/wakil gubernur yang diusung. Menurutnya, semua kebutuhan kampanye ditanggung sepenuhnya oleh partai politik.
“Tanya aja ke PDI Perjuangan, ada enggak mahar? Pasangan Jokowi-Ahok itu dulu enggak bawa duit sama sekali. Tahun ini juga sama, kami akan ada penjaringan bakal calon, masa masih minta mahar?” katanya.
Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra, Habiburokhman bahkan menyebut Ahok lebih banyak bicara tanpa berpikir lebih dulu.
Ia menyesalkan tak jarang kata-kata kasar terlontar dari mulut mantan politisi Gerindra itu.
"Mulut Ahok itu lebih cepat ketimbang otaknya. Berapa kali dia marah keluarin kata-kata kasar," ujar Habiburokhman dalam diskusi "Jakarta Tanpa Ahok" di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (11/3).
Bantahan juga dilontarkan Partai Nasdem. Namun, Nasdem memahami pernyataan Ahok soal "mahar politik" yang sangat tinggi. Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menganggap wajar kritik Ahok.
"Inilah anehnya partai politik. Mereka jual mahal mau dukung Ahok. Kemudian pakai mahar yang mahal. Kalau kemudian beralih pada jalur independen kenapa harus ribut? Jangan ribut dong," kata Irma, Jumat (11/3).