JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Panjangnya jalan di Ibu Kota Jakarta nampaknya tidak aman untuk pejalan kaki. Pasalnya, dengan panjang jalan yang mencapai 7000 kilometer, hanya ada 400 Kilometer saja yang memiliki trotoar atau sekitar 6 persen saja dari ruas sepanjang itu.
Demikian hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Safrudin, Senin (14/3) di Jakarta kepada wartawan. Dikatakannya, kondisi demikian mengindikasikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum memiliki kemauan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang beradab.
Baca Juga: Tak Ada Keppres, Prabowo Batal Dilantik di IKN, PKS Minta Jangan Teken Pemindahan ke IKN
Di mana, sebuah kota beradab itu mampu memberikan kenyamanan dan keamanan untuk warga pejalan kaki.
Bahkan, dari 6 persen ruas jalan tersebut, 80 persennya tidak terawat dan disalahgunakan. Seperti ada Pedagang Kaki Lima (PKL), dilintasi sepeda motor dan dijadikan tempat parkir kendaraan.
"Pedestrian di Jakarta masih jauh dari yang diharapkan. Idealnya, 7000 kilometer ruas jalan dilengkapi dengan trotoar. Pastinya tidak boleh ada parkir dan PKL," jelas Ahmad.
Baca Juga: Tahanan Kabur dari Polsek Dukuh Pakis Ditangkap di Jakarta
Ahmad menjelaskan, selain aman, nyaman bersih dari PKL, parkir kendaraan dan sebagainya, trotoar juga idealnya memiliki lebar minimal tiga meter.
Menanggapi minimnya trotoar di Jakarta, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi menilai Pemprov DKI Jakarta enggan dalam mengurai kemacetan dan banjir. Hal itu terlihat dari penganggaran yang dilakukan terhadap kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Dinas Bina Marga dan Dinas Tata Air.
Berdasarkan data yang dimilikinya, pada anggaran 2016, Pemprov DKI hanya menganggarkan Dinas Bina Marga sebesar Rp 3,5 triliun, dan Dinas Tata Air Rp 4 triliun.
Baca Juga: Pesan Khofifah saat Tutup Pesantren Ramadan Balita Muslimat NU se-Indonesia
Ironisnya, penyerapan setiap tahun hanya sekitar Rp 1-2 triliun. Sementara untuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pegawai Rp 9 triliun.
"Trotoar itu ada di Dinas Bina Marga. Kalau memang ada kemauan, beri anggaran yang besar. Atau berbanding lurus dengan TKD. Parahnya lagi, TKD yang mampu menyerap anggaran hanya sekitar 10 persen. Jadi orang berpikir ngapain serap anggaran banyak," kata Sanusi kepada wartawan di DPRD DKI, Jakarta, Senin (14/3).
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasie) Perencanaan Bidang Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas Dinas Bina Marga, Riri Asnita mengatakan, pada tahun ini pihaknya mendapatkan anggaran sekitar Rp 250 Miliar untuk membangun trotoar di 45 titik.
Baca Juga: Tak Kalah Mewah dengan Eksekutif, PT KAI Resmi Operasikan Kereta Ekonomi Generasi Terbaru
Pembangunan trotoar tersebut, kata Riri akan dikerjakan paling cepat Juni mendatang. Sebab, saat ini pihaknya masih menunggu proses Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menampilkan pengadaan trotoar di e-katalog. Nantinya, apabila sudah ada di e-katalog, pihaknya langsung akan membelinya.
"Kami prioritaskan untuk membangun trotoar yang ideal di lokasi pusat keramaian. Seperti di terminal, stasiun dan pusat bisnis," ujarnya. (jkt1/afk)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News