Program KF Amburadul, Komisi IV DPRD Sumenep Curiga Ada Mark Up

SUMENEP, BANGSAONLINE.com – Program keaksaraan fungsional (KF) di Kabupaten Sumenep terus menuai sorotan. Kini sorotan itu menggelinding dari gedung parlemen setempat. Komisi IV yang salah satunya membidangi pendidikan menuding bahwa pengelolaan program tersebut selama ini amburadul.

Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, A. Subaidi, menegaskan bahwa realisasi KF selama ini cenderung tidak beres. Salah satu yang dia sebut adanya indikasi peserta KF dimark-up. Oleh sebab itu, dia memastikan tidak akan membahas lagi anggaran untuk KF yang diajukan Dinas Pendidikan (Disdik).

Baca Juga: Pesan Dandim 0827 Sumenep Usai Hadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2024 di Kantor Bupati

“Selama realisasi tidak beres, saya tidak akan membahas alokasi dananya,” tegasnya, Selasa (5/4).

Menurut Subaidi, mestinya program KF dijalankan sebaik mungkin, sehingga angka buta aksara di Sumenep tidak tinggi. Dia mengaku cukup kecewa dengan realisasi program KF yang tingkat keberhasilannya tidak seberapa itu.

Sebelumnya diberitakan, Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Misbahol Munir, tidak mengelak tentang tingginya jumlah buta aksara. Tapi dia yakin jumlah itu akan terus menyusut. Dan dalam beberapa tahun ke depan, jumlah buta aksara itu bahkan diyakini tidak akan ada lagi.

Baca Juga: Dinsos Sumenep Bersama USAID ERAT Gelar Workshop untuk Susun RAD Pemenuhan Hak Disabilitas

“Dengan realisasi program KF yang profesional, niscaya angka buta aksara bisa terus ditekan,” ujarnya.

Munir menjelaskan, tahun ini program KF dibiayai APBD II sebesar Rp 1,8 miliar dengan jumlah sasaran sebanyak 5000 orang. Selain itu, juga dari APBN jumlah dengan jumlah sasaran sebanyak 2000 orang, tapi dia tidak menyebut berapa besaran anggaran APBN itu. (mat/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News