GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik kembali menggelar paripurna dengan agenda pemandangan umum (PU) fraksi terhadap Ranperda (rancangan peraturan daerah), tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2016-2021.
Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid dan dihadiri Bupati Gresik Sambari Halim Radianto tersebut, isi Ranperda RPJMD banyak dikritisi. Fraksi PDIP misalnya. Melalui Jubirnya, Jumanto, FPDIP mempertanyakan program pendidikan gratis wajar (wajib belajar) 12 tahun yang kerap digembar-gemborkan Bupati, Sambari Halim Radianto saat kampanye pada Pilkada 2015, lalu.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp 180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
"Bagaimana dengan program sekolah gratis. Sekolah gratis jangan hanya wacana politis saja. Maka harus diperjelas. Untuk SD, SMP atau SMA di RPJMD 2016-2021, tidak jelas," cetus Jumanto.
Dia juga mengkritisi indikator capaian program yang masih lemah. Padahal, Bupati selama ini menggelorakan program Gresik lebih baik.
Sebagai contoh, program pendidikan yang tidak ada tarikan dan akan terus dilakukan perbaikan. Kenyataannya pungutan liar (pungli) masih marak. "Kami minta program harus ada target capaian yang jelas," pintanya.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
FPDIP lanjut Jumanto, juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Gresik. "Padahal, pemerintah selama ini menggembar-gemborkan program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Lalu capaiannya seperti apa," tanyanya.
Jumanto juga meminta agar pemerintah mengaktifkan lagi jam beroperasi truk pemuat galian. Sebab, saat ini truk-truk tersebut bebas berkeliaran sehingga bikin macet.
Kritik juga datang dari FPGerinda. Melalui jubir Abdullah Munir, FPGerindra dalam PU fraksinya mensinkronkan program di RPJMD tahun 2016-2021 dengan visi misi bupati dan janji ketika kampanye.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Seperti janji pelayanan air bersih hingga tingkat desa. Saat kampanye, bupati menjanjikan penyediaan air bersih hingga semua desa dan dusun. Jika BUMD PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) tidak mampu melayani kebutuhan air bersih hingga desa dan dusun, maka akan dibuatkan sumur bor.
"Bagaimana dengan program dan janji itu. Apa dimasukkan dalam RPJMD juga," katanya.
Sementara Jubir FPAN, Faqih Usman, dalam PU fraksinya menyoroti tidak sinkronnya program di RPJMD dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Selain itu, program di RPJMD tidak ada analisa dalam menentukan program atau capaian program. Juga tidak ada grafik untuk menentukan program/kegiatan di masing-masing sektor.
Sebagai contoh, soal data penduduk miskin belum lengkap. "Seharusnya per kecamatan ada grafiknya penduduk miskinnya berapa. Termasuk perbandingan dengan kabupaten lain," cetusnya.
Faqih juga menyoroti soal belum ada pembobotan isu strategis. Menurutnya, itu penting untuk menentukan program wajib dan pilihan, program skala prioritas dan tidak. (hud/rev)
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
