Suasana sebelum digelar Rapat KPPIP. foto: hms
Pihak Pemkab Pasuruan masih melobi DPRD Kab Pasuruan terkait masalah ini, hal itu dikeluhkan oleh Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf yang ikut hadir pada kesempatan itu.
“Untuk permasalahan ini, saya usul solusinya adalah sharing pembiayaan, baik dari APBN Pusat dari Kementerian PU, APBD Pemprov, APBD Pemkab Pasuruan, dan APBD Pemkot Pasuruan. Sehingga tidak terlalu memberatkan APBD Kab Pasuruan” kata Pakde Karwo.
Menko Perekonomian, Darmin Nasution juga sepakat dengan usul Pakde Karwo, menurutnya, sharing pembiayaan tersebut sangat rasional dan tepat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf menyatakan sepakat dengan usulan Pakde Karwo. “Kami setuju dengan solusi yang ditawarkan pak Gubernur, setelah ini, kami akan bicarakan dengan DPRD. Kami berharap, pada tanggal 30 Juni nanti telah tercapai kesepakatan diantara kami” ujarnya.
Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo mengatakan, permasalahan terkait Umbulan di wilayahnya adalah pihak DPRD Kota Pasuruan meminta pengakuan keberadaan Umbulan.
“Pasalnya, secara histori, tanah Umbulan itu milik Pemkot Pasuruan hasil warisan jaman Belanda, pada waktu itu, Umbulan memang dikuasai Belanda, jadi harusnya kami memperoleh pengakuan kepemilikan Umbulan tersebut. Jika belum, DPRD kami tidak mau tandatangan” katanya. (hms/mid/ros)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
