Digusur Satpol PP, PKL Alun-alun dan Sekitar RSUD Jombang Wadul DPRD

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Sejumlah perwakilan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang ada di jalan sekitar RSUD Jombang dan di sekitar Alun-alun setempat mendatangi kantor DPRD, Senin (18/7). Kedatangan mereka untuk mengadukan persoalan penggusuran yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL beberapa waktu lalu.

Di kantor wakil rakyat itu, perwakilan PKL ditemui anggota Komisi A dan Komisi B DPRD Jombang. Saat bertemu di ruang rapat Banggar, perwakilan PKL langsung diberi kesempatan menyampaikan aduannya. Joko Fatah Rachim, Ketua FRMJ (Forum Rembug Masyarakat Jombamg) yang mendampingi PKL menyampaikan beberapa keluhan yang dialami para pedagang.

"Penggusuran selalu dilakukan Satpol PP. Tapi, tidak disediakan tempat relokasi. Seperti pada Bulan Ramadhan, lokasi PKL di alun-alun malah ditempati bazar PKK," katanya.

Menurutnya, langkah yang dilakukan penegak Perda itu tidak dibarengi dengan langkah solutif. "Bahkan ketika kita berusaha memusyawarahkan untuk mencari solusinya, persoalan PKL selalu dilempar ke berbagai pihak," kecamnya.

Ketua Komisi A Cakup Ismono yang memimpin pertemuan tersebut tak bisa memberikan jawaban atas keluhan yang disampaikan PKL. Namun, ia menegaskan segera memanggil SKPD terkait. Ia mengatakan, hari Rabu (besok, red) dipastikan akan digelar pertemuan untuk membahas persoalan PKL.

“SKPD yang kita panggil Dinas Perhubungan dan Dinas PU Cipta Karya. Tentu, pertemuan nanti juga dihadiri perwakilan PKL dan Satpol PP,” terang Cakup.

Secara pribadi dan kelembagaan, pihaknya tidak sepakat dengan penertiban tersebut. Ia juga menyampaikan agar semua pihak memahami adanya penertiban ini. Sebab, dalam waktu dekat Pemkab Jombang menerima Piala Adipura.