SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Puluhan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Situbondo, Kamis (4/8) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pihak yang berwenang di Situbondo menutup aktivitas tambang ilegal.
Dalam orasinya, mereka menuntut penegakan hukum atas maraknya penambang ilegal yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan serta tidak mempunyai kontribusi sama sekali terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Situbondo.
Baca Juga: Siapkan Aksi Korporasi Tambang untuk Suplai IKN dan Tol Probowangi, Lilur: Demi Situbondo
“PMII Cabang Situbondo meminta kepada Bupati, DPRD dan Kapolres tidak tutup mata terhadap maraknya penambang liar di Situbondo dan harus segera mengambil tindakan tegas terhadap mereka," teriak Kordinator aksi Anis Muqaddas.
Pantauan BANGSAONLINE, puluhan massa PMII bergerak dari kantornya di jalan Seroja Kelurahan Dawuhan menuju Pemkab Situbondo sambil bernyanyi lagu darah juang dan meneriakkan yel yel pergerakan. Mereka dikawal ketat aparat kepolisian. Sesampainya di kantor Pemkab, massa langsung berorasi dan membentangkan sejumlah poster.
Dalam aksi ini, mereka memaksa untuk masuk ke dalam kantor pemkab. Massa yang terus meringsek semakin memanaskan suasana hingga nyaris terjadi gesekan antara massa dan aparat.
Baca Juga: IKA PMII Situbondo Sepakat Dukung Cabup dan Cawabup pada Pilkada 2024
Tak mau massa anarkis Kepala Satpol PP Situbondo, Agung Wintoro menemui para mahasiswa untuk menjelaskan bahwa Bupati tidak ada di tempat. Namun massa tidak percaya dan langsung bergerak ke Pendopo kabupaten, namun usaha mahasiswa itu untuk bertemu dengan Bupati juga pupus.
Setelah berorasi lama di pendopo mereka langsung bergerak ke Mapolres untuk bertemu dengan Kapolres Situbondo. Namun di Mapolres aktivis PMII itu juga tidak ditemui, karena Kapolres sedang berada di luar daerah.
Dalam orasinya di depan Mapolres, PMII Situbondo meminta agar polisi menutup tambang-tambang ilegal di Situbondo dan menyita alat berat yang digunakan untuk membuat efek jera pada para penambang nakal.
Baca Juga: DPRD Situbondo Temukan Banyak Dugaan Pelanggaran Tambang di Desa Sumberanyar, Warga Tersiksa
"Ada apa ini Bupati dan Kapolres kok tidak bisa menemui kami, kami minta polisi melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap alat alat yang digunakan untuk penambangan ilegal, lokasi tambang ilegalnya juga harus disegel dengan Police Line," tuntut Anis.
"Kami tidak percaya tambang ilegal di Situbondo sudah ditutup, karena kami sudah melakukan survei ke beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat penambangan ilegal, dan hasilnya di lapangan mereka masih beroprasi. Kami minta aparat kepolisian bertindak tegas," teriak Anis.
Dari Mapolres para aktivis PMII itu melanjutkan aksi dengan longmarch menuju kantor DPRD Situbondo. Di DPRD, mereka berhasil menemui Ketua Dewan Basori Shonhaji dan Wakil Ketua DPRD Zainiye.
Baca Juga: LPBHNU Situbondo Dampingi Tokoh Masyarakat di Desa Sumberanyar soal Kasus Tambang
"Pada prinsipnya saya DPRD mengapresiasi atas semua aspirasi masyarakat yang saat ini diwakili oleh mahasiswa yang tergabung dalam PMII Situbondo. Kami DPRD akan menindak lanjuti tuntutan yang diharapkan masyarakat," kata Basori
Sementara Wakil Ketua DPRD Situbondo Zainiye menyampaikan pihaknya akan segera melakukan rapat internal Komisi III untuk membicarakan dugaan masih maraknya tambang ilegal.
"Secara informal sudah disampaikan hari Rabu pekan depan kami DPRD akan menggelar rapat bersama, yang akan melibatkan Pemerintah Daerah yaitu dari pihak KPPT, Disperindag, Satpol PP, Polisi, Fokap, Fosmat dan juga akan diundang lima perwakilan dari PMII. Tentu hasilnya nanti harus dikawal bersama sama," terang Zainiye.
Baca Juga: PC PMII Situbondo Periode 2022-2023 Resmi Dilantik, Siap Berperan Mengawal Perubahan
Setelah puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh Wakil Rakyat, puluhan aktivis PMII itu pun membubarkan diri dengan tertib. (stb1/had/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News