Lokasi Pembangunan Pabrik Smelter Freeport di Gresik Masih Misterius

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pembangunan pabrik Smelter PT Freeport di Kabupaten Gresik masih misterius. Pasalnya kini masih terjadi tarik ulur terkait lokasi pembangunannya, yakni antara di lahan milik PT. PG (Petrokimia Gresik) atau di kawasan JIIPE (Java Integrated Industrial and Ports Estate ) Manyar.

Beberapa pihak, termasuk para petinggi di lingkup Pemkab Gresik mulai kebingungan. Mereka terkesan menghindar untuk dimintai penjelasan kepastian pabrik Smelter Freeport dibangun. Kepala Bidang Perizinan pada BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal) Pemkab Gresik, Farida Haznah Ma'ruf, misalnya, dia juga terkesan menghindar ketika ditanya seputar lokasi pabrik Smelter.

Padahal, sebelumnya Farida sangat semangat menjelaskan soal rencana Smelter Freeport dibangun di Gresik. Seperti ketika Bangsaonline.com menanyakan hal tersebut pada Jumat, 10 Juli 2015 silam

Ketika itu, Farida mengatakan, belum ada kepastian soal lokasi pembangunan Smelter Freeport. "Saya belum mengetahui, Smelter milik PT Freeport akan dibangun di lahan seluas 80 hektar milik PT Petrokimia atau di mana. Kami belum ada informasi," katanya waktu itu.

Hanya, Farida mengakui, kalau sesuai dengan schedule, pabrik Smelter milik PT Freepot akan dibangun di Kabupaten Gresik. Untuk lahannya, antara lahan milik PT Petrokimia, PT Smelting dan di areal pelabuhan di JIIPE. “Dari tiga lahan itu, kami belum tahu persisnya. Tapi, kalau Dirut PT PG mengatakan Smelter dibangun di lahan miliknya, ya mungkin saja,“ jelasnya.

Tapi, yang pasti lanjut Farida, Smelter milik PT Freeport mulai dibangun tahun 2015. Sebab, sesuai dengan jadwal, Smelter tersebut pada tahun 2017, sudah harus operasi atau beraktivitas. Karena itulah, pihak PT Freeport sekarang sudah mulai membuka lowongan pekerjaan.

“Lowongan pekarjaan sudah dibuka, karena Smelter Freeport 2017 sudah harus beroperasi, “ terangnya.

Farida menambahkan, sejauh itu pihak PT Freeport belum lakukan pengurusan izin di BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal). Hal ini disebabkan karena kebanyakan izin yang diurus menjadi wewenang pemerintah pusat. Sebab, Freeport merupakan PMA (Pananaman Modal Asing). "Kebanyakan izinnya di pusat," tegasnya.

Untuk izin yang perlu diurus Freeport di BPPM Gresik di antaranya, izin lokasi atau izin peruntukan ruang (IPR), IMB (izin mendirikan bangunan) dan HO (izin gangguan). “ Kalau pihak Freeport sudah menuntaskan izin di pusat, baru ke kami (BPPM), “ pungkasnya.

Hidayat Nyakman (mantan Dirut PT. PG) sendiri, kepada sejumalah wartawan usai upacara HUT Petrokimia pada Jumat, 10 Juli 2015 lalu menyatakan, Smelter Freeport diputuskan dibangun di lahan milik PT PG (Petrokimia Gresik). Menurut Nyakman, dari total lahan yang dibutuhkan untuk pabrik Smelter seluas 80 hektar, PG baru siap lahan seluas 50 hektar. Untuk sisanya, seluas 30 hektar, PG segera lakukan reklamasi.

Nyakman mengklaim, untuk pembangunan pabrik Smelter di lahan milik PG sudah clear. Pemerintah pusat sudah menyetujui. Bahkan, pemerintah daerah, yakni Pemkab Gresik sudah menyetujuinya. “Pak Bupati (Sambari Halim Radianto) sudah welcome pembangunan Smelter di lahan milik Petro,” terangnya waktu itu.

Ditambahkan Nyakman, pembangunan Smelter milik PT Freeport akan dilakukan tahun 2017. Karena itu, pihak investor (PT Freeport) sudah menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan.

Keputusan pembangunan pabrik Smelter PT Freeport di lahan milik PG, sesuai dengan harapan Komisi VII DPR RI yang membidangi ESDM (Energi Sumber Daya Mineral). Sebelumnya, komisi tersebut menginginkan agar proyek Smelter Freeport segera dibangun di Kabupaten Gresik. Lokasinya, di lahan milik PT PG.

Hal ini diungkapkan Eni Maulani. S, Komisi VII DPR RI, saat reses (serap aspirasi) menemui Bupati-Wabup Gresik, Sambari Halim Radianto-Moh.Qosim di ruang kerjanya didampingi sejumlah politisi Golkar Gresik pada 28 Maret 2016 lalu.

Anggota DPR perempuan asal Dapil (daerah pemilihan) IX (Gresik-Lamongan) ini melakukan dialog dengan Bupati-Wabup soal tindak lanjut pembangunan Smelter PT Freeport yang konon akan bisa menyerap tenaga kerja hingga 30 ribu orang.

"Saya ingin tahu perkembangan Smelter di Gresik. Untuk itu, saya bertemu Bupati, DPRD Gresik dan pejabat terkait. Ini penting kami lakukan karena proyek ini menjadi perhatian masyarakat, karena menjadi isu nasional," kata Eni didampingi Ahmad Nurhamim (Ketua DPD II Golkar Gresik).

Eni menjelaskan, proyek smelter PT Freeport merupakan kewajiban bagi pemegang izin usaha pertambangan sesuai dengan UU(Undang-Undang) Nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara untuk dibangun di dalam negeri.

Sejauh ini, manajemen PT Freeport tetap berkomitmen untuk membangun Smelter di Kabupaten Gresik, Jawa timur. Untuk itu, dalam kesempatan kunjungan kerjanya dalam rangka reses sidang ke III/ 2015-2016 ini, Eni meminta kepada Pemda Gresik, khususnya bidang terkait yang menangani perizinan dan investasi serta LH( Lingkungan Hidup) di Gresik untuk memberikan gambaran secara detail sejauh mana, perkembangan Smelter PT Freeport di Gresik.

"Secara rinci, saya ingin tahu perkembangan izin, lahan yang akan digunakan Smelter serta syarat syarat investasi yang harus diselesaikan oleh PT Freeport," terangnya.

Sementara Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto mengaku menyambut positif penempatan Smelter PT Freeport di Gresik. Namun sejauh ini, kata Sambari, proyek Smelter perlu pembahasan lanjutan untuk membahas komitment PT Feeport, karena Pemkab Gresik merasa belum ada perkembangan konkret dari management PT Freeport dalam pembangunan Smelter di Gresik.(hud/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

TAGS: Smelter Freeport

Lokasi Pembangunan Pabrik Smelter Freeport di Gresik Masih Misterius

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO