BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Pelayanan publik di Banyuwangi saat ini mendapatkan penilaian langsung dari Asisten Deputi (Asdep) Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB), Jeffry Erlan Muller. Tujuannya, agar bisa dijadikan role model di tingkat nasional.
Itu sebabnya, Asdep Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB), Jeffry Erlan Muller melakukan kunjungan keja selama tiga hari dimulai dari Senin 5 September lalu.
Baca Juga: Pemkot Kediri Studi Tiru Layanan Aduan 112 dan SP4N LAPOR! ke Pemkab Banyuwangi
Di Banyuwangi, Asdep melihat langsung sejumlah inovasi pelayanan publik di Banyuwangi. Di antaranya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), RSUD Blambangan dan Puskesmas Kertosari.
Menurut Jeffry, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Jokowi untuk melihat langsung dan melakukan penilaian pada 59 daerah yang telah melakukan pelayanan publik berbasis online, salah satunya Banyuwangi.
"Ini sesuai perintah Presiden untuk mencari contoh terbaik inovasi daerah, khususnya yang berbasis teknologi informasi. Inovasi Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang masuk penilaian," tutur Jeffry.
Baca Juga: Bupati Banyuwangi Gelar Halalbihalal Bersama Ribuan Pegawai Pemerintah
Hasil penilain tim, lanjut Jeffry, akan dievaluasi dan hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Selanjutnya, pelayanan publik terbaik akan dijadikan Role Model bagi daerah-daerah di Indonesia.
“Targetnya nanti, seluruh kabupaten/ kota di Indonesia menggunakan pelayanan publik secara online dengan mereplikasi salah satu pelayanan publik terbaiknya misalnya Banyuwangi,” papar Jeffry.
Jeffry pun melakukan kunjungan pertamanya di kantor BPPT. Di sana, dia langsung mewawancarai warga yang tengah melakukan pengurusan perijinan. Jeffry juga melihat langsung Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelayanan Publik, sistem pengajuan perijinan, yang bisa diakses secara online.
Baca Juga: Dongkrak Pencatatan KI Komunal, Kemenkumham Gandeng Pemkab Banyuwangi-Dewan Kesenian Blambangan
Dari hasil pengamatannya, Jeffry menilai pelayanan publik di Banyuwangi sudah menerapkan prinsip transparansi dengan memanfaatkan IT. Seperti pelayanan perijinan, pelayanan KTP elektronik di desa, pelayanan di rumah sakit, perencanaan dan pelaporan APBD yang bisa diakses via situs resmi pemkab, hingga program e-village Budgeting.
"Menurut saya, pelayanan di sini bagus, sudah di atas rata-rata. Banyak layanan publiknya yang berusaha memudahkan masyarakat. Transparansi juga banyak diterapkan. Seperti di lounge pemkab Banyuwangi itu, masyarakat bisa melihat langsung APBD, mulai dari perencanaan hingga pengeluarannya," tutup Asdep Jeffry. (bw1/dur/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News