Tujuh Fraksi DPRD Gresik Kompak Soroti Jebloknya PAD di APBD-P 2016

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Tujuh fraksi DPRD Gresik kompak menyoroti merosotnya PD (Pendapatan Daerah) dalam APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan) tahun 2016, pada rapat paripurna DPRD dengan agenda PU (Pemandangan Umum) Fraksi terhadap nota APBD-P tahun 2016, di ruang paripurna DPRD Gresik, Selasa (14/9).

Ke tujuh fraksi itu adalah, FPD, FPG, FPDIP, FPPP, FPAN, FGerindra, dan FKB.

FPDIP misalnya, melalui juru bicaranya, Mujid Riduan menyoroti soal pendapatan tahun 2016 yang dipatok Rp 2.848.199.425.265,00, namun setelah perubahan (APBD-Perubahan) menyusut menjadi Rp 2.778.578.610.871,33. "Sehingga, terjadi defisit Rp 68 miliar atau 2,44 persen," kata Mujid.

Kondisi tersebut, lanjut Mujid disebabkan target di sejumlah SKPD yang tidak bisa terpenuhi.

Di antaranya, di BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal) Pemkab Gresik. Dari target Rp 105 miliar cuma terealisasi Rp 75 miliar. "Merosotnya retribusi IMB karena banyaknya bangunan ilegal tidak ber-IMB tidak ditertibkan," jelasnya.

Dia juga menyorot soal maraknya TKA (Tenaga Kerja Asing) yang bekerja di Gresik, namun retribusi yang masuk tidak sebanding. Di mana Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) pada APBD-P 2016 hanya menargetkan IMTA (izin mempekerjakan tenaga asing) sebesar Rp 1,5 miliar.

"Kami juga menyorot masih mewabahnya pungutan liar di sekolah, terlebih pada saat PSB (penerimaan siswa baru)," pungkasnya.

Hal serupa juga disampaikan jubir FKB, Ruspandi Sunaryo. Ia mencontohkan, pendapatan dari sektor retribusi parkir. Sebab pascaparkir berlangganan dibatalkan, retribusi sektor tersebut turun drastis, yakni setelah dipotong operasional tinggal kisaran Rp 1,9 miliar.

Padahal, seharusnya potensinya tidak jauh berbeda dengan target saat parkir berlangganan diberlakukan, yakni kisaran Rp 8 miliar lebih. "Kalau pun turun terpautnya tidak akan terlalu jauh," kata Ruspandi.

Untuk itu FKB, lanjut Ruspandi, meminta Dishub agar lebih jeli dalam mengawasi keberadaan parkir di tepi jalan umum. Sebab, pendapatan yang dihasilkan tidak sebanding dengan jumlah. Dari 42 titik parkir yang ada, pendapatannya tidak realistis.

Sebagai contoh, parkir di depan Toko Sumatera, di Jalan Arif Rahman Hakim. Parkir di areal tersebut per harinya hanya memberikan pemasukan Rp 8.000. Karena itu, FKB meminta Dishub agar menambah cakupan areal parkir di tepi jalan umum. Sebab, titik-titiknya masih banyak. Misalnya, di depan rumah makan mie setan, mie akhirat dan lainnya.

Ruspandi pada PU FKB juga menyorot soal anggaran Rp 58 miliar di Dinkes (Dinas Kesehatan). Anggaran tersebut disinyalir kebanyakan digunakan untuk operasional pegawai Dinkes dibanding untuk kebutuhan masyarakat seperti fogging.

Sementara jubir FPAN, M. Reban, dalam PU fraksinya meminta agar pendapatan di sejumlah SKPD penghasil yang tidak bisa memenuhi target, tidak perlu dipaksakan. Hanya saja, harus dirasionalisasikan.

Sebagai contoh, Pendapatan sektor BPHTB (bea perolehan atas tanah dan bangunan) di DPPKAD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah) pada APBD 2016 sebesar Rp 190 miliar. Namun, hingga semester pertama baru tercapai Rp 59 miliar atau kisaran 31,5 persen. "Maka harus dirasionalisasikan. Jangan dipaksakan," katanya.

Sedangkan Abdullah Munir juru bicara F-Gerindra meminta agar SKPD yang pendapatannya tidak memenuhi target kinerjanya harus dimaksimalkan. "Semua SKPD yang pendapatannya tidak memenuhi target kinerjanya harus dimaksimalkan," pungkasnya. (hud/rev)