Suasana paripurna agenda PU Fraksi terhadap APBD-P 2016. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Padahal, seharusnya potensinya tidak jauh berbeda dengan target saat parkir berlangganan diberlakukan, yakni kisaran Rp 8 miliar lebih. "Kalau pun turun terpautnya tidak akan terlalu jauh," kata Ruspandi.
Untuk itu FKB, lanjut Ruspandi, meminta Dishub agar lebih jeli dalam mengawasi keberadaan parkir di tepi jalan umum. Sebab, pendapatan yang dihasilkan tidak sebanding dengan jumlah. Dari 42 titik parkir yang ada, pendapatannya tidak realistis.
Sebagai contoh, parkir di depan Toko Sumatera, di Jalan Arif Rahman Hakim. Parkir di areal tersebut per harinya hanya memberikan pemasukan Rp 8.000. Karena itu, FKB meminta Dishub agar menambah cakupan areal parkir di tepi jalan umum. Sebab, titik-titiknya masih banyak. Misalnya, di depan rumah makan mie setan, mie akhirat dan lainnya.
Ruspandi pada PU FKB juga menyorot soal anggaran Rp 58 miliar di Dinkes (Dinas Kesehatan). Anggaran tersebut disinyalir kebanyakan digunakan untuk operasional pegawai Dinkes dibanding untuk kebutuhan masyarakat seperti fogging.
Sementara jubir FPAN, M. Reban, dalam PU fraksinya meminta agar pendapatan di sejumlah SKPD penghasil yang tidak bisa memenuhi target, tidak perlu dipaksakan. Hanya saja, harus dirasionalisasikan.
Sebagai contoh, Pendapatan sektor BPHTB (bea perolehan atas tanah dan bangunan) di DPPKAD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah) pada APBD 2016 sebesar Rp 190 miliar. Namun, hingga semester pertama baru tercapai Rp 59 miliar atau kisaran 31,5 persen. "Maka harus dirasionalisasikan. Jangan dipaksakan," katanya.
Sedangkan Abdullah Munir juru bicara F-Gerindra meminta agar SKPD yang pendapatannya tidak memenuhi target kinerjanya harus dimaksimalkan. "Semua SKPD yang pendapatannya tidak memenuhi target kinerjanya harus dimaksimalkan," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
