Tujuh Fraksi DPRD Gresik Kompak Soroti Jebloknya PAD di APBD-P 2016

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Tujuh fraksi DPRD Gresik kompak menyoroti merosotnya PD (Pendapatan Daerah) dalam APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan) tahun 2016, pada rapat paripurna DPRD dengan agenda PU (Pemandangan Umum) Fraksi terhadap nota APBD-P tahun 2016, di ruang paripurna DPRD Gresik, Selasa (14/9).

Ke tujuh fraksi itu adalah, FPD, FPG, FPDIP, FPPP, FPAN, FGerindra, dan FKB.

FPDIP misalnya, melalui juru bicaranya, Mujid Riduan menyoroti soal pendapatan tahun 2016 yang dipatok Rp 2.848.199.425.265,00, namun setelah perubahan (APBD-Perubahan) menyusut menjadi Rp 2.778.578.610.871,33. "Sehingga, terjadi defisit Rp 68 miliar atau 2,44 persen," kata Mujid.

Kondisi tersebut, lanjut Mujid disebabkan target di sejumlah SKPD yang tidak bisa terpenuhi.

Di antaranya, di BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal) Pemkab Gresik. Dari target Rp 105 miliar cuma terealisasi Rp 75 miliar. "Merosotnya retribusi IMB karena banyaknya bangunan ilegal tidak ber-IMB tidak ditertibkan," jelasnya.

Dia juga menyorot soal maraknya TKA (Tenaga Kerja Asing) yang bekerja di Gresik, namun retribusi yang masuk tidak sebanding. Di mana Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) pada APBD-P 2016 hanya menargetkan IMTA (izin mempekerjakan tenaga asing) sebesar Rp 1,5 miliar.

"Kami juga menyorot masih mewabahnya pungutan liar di sekolah, terlebih pada saat PSB (penerimaan siswa baru)," pungkasnya.

Hal serupa juga disampaikan jubir FKB, Ruspandi Sunaryo. Ia mencontohkan, pendapatan dari sektor retribusi parkir. Sebab pascaparkir berlangganan dibatalkan, retribusi sektor tersebut turun drastis, yakni setelah dipotong operasional tinggal kisaran Rp 1,9 miliar.

Klik Berita Selanjutnya