GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir merespons aksi sejumlah guru swasta yang mendatangi kantor dinas pendidikan (dispendik) untuk menagih tunggakan bantuan operasional sekolah daerah (bosda) tahun 2023, pada Senin (22/1/2024) lalu.
Ia menjelaskan, pencairan bosda tahun 2023 terkendala fiskal APBD. Meski demikian, DPRD Gresik dan pemerintah kabupaten (pemkab) telah membuat skema untuk pembayaran (pencairan) bosda tahun 2023.
Baca Juga: Heboh Pagar Laut, Dewan Sebut Banyak Industri Sewa Area Pesisir untuk Perluasan Pabrik di Gresik
Menurutnya, kekurangan pencairan bosda yang berkisar Rp57-58 miliar akan diberikan di tahun 2024.
"InsyaAllah, mudah-mudahan selambatnya awal Maret sudah bisa dibayarkan," ucap Qodir kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (25/1/2024).
Ia menambahkan, DPRD Gresik dan pemerintah sudah sepakat bahwa pencairan bosda masuk super prioritas.
Baca Juga: Sekretaris Komisi III DRPD Gresik Desak DPUTR Perbaiki Jalan Rusak
"Makanya, begitu anggaran di badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD) siap, kami minta bosda didahulukan pencairannya karena super-super prioritas," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News