Edi Santoso, anggota Komisi C DPRD Gresik.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Adanya sejumlah proyek bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2016 yang pengerjaannya tidak tuntas sesuai dengan kontrak, menuai reaksi kalangan DPRD Gresik. Komisi C DPRD Gresik yang membidangi pembangunan meminta kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait agar menindak tegas rekanan yang tidak bisa menuntaskan pekerjaan sesuai kontrak.
"Ya harus ditindak tegas rekanan yang tidak bisa menuntaskan pekerjaan tepat waktu," kata anggota Komisi C DPRD Gresik, Edi Santoso kepada Bangsaonline.com, Senin (24/10).
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp 180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Ditegaskan Edi, tindakan tegas dimaksud mulai denda. Di mana, pelaksana proyek yang tidak bisa menuntaskan pekerjaannya sesuai dengan kontrak, maka harus didenda. Denda dimaksud Rp 1.000 per hari sesuai nilai kontrak. Misalnya, kontrak proyek Rp 1 miliar, maka dendanya setiap hari Rp 1 juta atau 100 juta kena denda Rp 100 ribu per hari.
"Itu risiko bagi rekanan yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu," jelas sekretaris DPC PD Kabupaten Gresik ini.
Kemudian, lanjut Edi, apabila rekanan tersebut tetap tidak bisa merampungkan pekerjaan dan telah membuat surat pernyataan tidak bisa merampungkan pekerjaan, maka rekanan tersebut harus diblacklist (daftar hitam). "Langkah ini untuk memberikan efek jera agar tidak ditiru oleh rekanan lain," cetus ketua FPD DPRD Gresik ini.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Edi mengaku mendapatkan laporan ada sejumlah rekanan yang tidak bisa menuntaskan pekerjaan sesuai kontrak. Proyek itu di antaranya, proyek pembangunan box culvert di depan kantor Bupati Gresik (Pemkab Gresik), di Jalan Dr.Wahidin SH Kecamatan Kebomas.
Proyek yang dikerjakan oleh CV. Citra Mandiri senilai Rp 1.521.180.100.00 itu belum rampung dikerjakan hingga batas waktu kerja per 15 September 2016. Akibatnya, DPU memberi pinalti pelaksana proyek.
Rekanan pun terkena denda membayar uang kerugian per 1.000 per hari selama berlangsungnya pekerjaan, terhitung masa kontrak habis. Proyek box culvert sendiri mengacu hasil lelang dari pagu sekitar Rp 1,8 miliar dari APBD 2016, dimenangkan CV. Citra Mandiri dengan tawaran Rp 1.521.180.100.00. Sehingga, pelaksana terkena denda setiap harinya Rp 1.500.000 terhitung mulai tanggal 15 September 2016. (hud/ns)
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
