GRESIK, BANGSAONLINE.com - UISI (Universitas Internasional Semen Indonesia) menggelar kuliah tamu dengan mengangkat tema "Peran BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat", dengan pembicara Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, Dr. Harry Azhar Azis, MA.
Direktur SDM dan Hukum Semen Indonesia, Ahyanizzaman dalam sambutannya menyatakan, perkuliahan ini bertujuan agar mahasiswa paham tugas dan peran BPK RI. "Kuliah ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap kinerja BPK untuk dapat meningkatkan komitmen bangsa dalam menciptakan sistem tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan dan bebas dari korupsi," katanya.
Baca Juga: Wisuda 488 Mahasiswa Angkatan 43, ini Pesan Rektor UMG
Ahyanizzaman lebih jauh menjelaskan, di UISI pihaknya menerapkan laboratory based education (LBE). Di mana, mahasiswa punya kesempatan melakukan penelitian dan magang kerja di semua perusahaan di lingkungan Semen Indonesia grup sebagai live laboratory.
"Hal ini akan meningkatkan daya akselerasi pengembangan kompetensi mahasiswa karena bersentuhan langsung dengan best practices di lapangan," jelasnya.
Menurut ia, pendidikan berkualitas di UISI tidak hanya didukung oleh dosen-dosen muda bertalenta lulusan terbaik yang terseleksi ketat dari berbagai universitas ternama di dalam luar negeri. "Juga ada dosen praktisi berpengalaman luas dari Semen Indonesia grup," terangnya.
Baca Juga: Turnamen Esports di STIE NU Trate Gresik, Berikut Hasilnya
Saat ini tambah ia, UISI memiliki 10 program studi S1 dan memiliki 1.500 mahasiswa. Program studi di UISI berorientasi pada kebutuhan strategi bangsa Indonesia di masa depan, yakni program study manajemen rekayasa, teknik logistik, teknik kimia, dan teknologi industri.
Untuk program pertanian yang tergabung dalam Fakultas Teknologi Industri dan Agroinduatri (FTIA), program studi sistem informasi, informatika dan desain komunikasi visual yang termasuk dalam fakultas teknologi informasi dan kreatif (FTIK), serta program studi akuntansi manajemen, ekonomi syariah dalam fakultas ekonomi dan bisnis (FEB).
"Pemilihan program studi ini disesuaikan pula dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan," pungkasnya.
Baca Juga: Program Studi Manajemen STIE NU Gresik Raih Akreditasi Baik Sekali
Sementara Ketua BPK RI, Dr. Harry Azhar Azis MA, di awal sambutan kuliah umumnya mengungkapkan, kalau tata kelola keuangan di Kabupaten Gresik makin baik. Jika di tahun 2014 tata kelola keuangan di Pemkab Gresik masih berpredikat WDP (wajar dengan pengecualian), kemudian pada tahun 2016 sudah WTP (wajar tanpa pengecualian). "Jadi, sudah baik tata kelola keuangan Pemkab Gresik," katanya.
Ia menyatakan, BPK di bawah kepemimpinannya terus melakukan pemerikasaan intens di semua lini institusi pemerintahan. Bahkan, pihaknya juga mulai lakukan pemeriksaan tata kelola keuangan di lingkup rumah tangga presiden. "Saya sudah minta izin Pak Presiden dan diizinkannya," jelasnya.
"Sebelumnya, BPK tidak pernah lakukan pemeriksaan keuangan di rumah tangga presiden, mungkin karena ewuh pakewuh," sambungnya.
Baca Juga: Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik Meninggal Dunia
Pada kesempatan itu, Harry Azhar juga memberikan pembekalan terhadap ratusan mahasiswa UISI yang sedang ikuti kuliah umum. Ia meminta agar tidak membudayakan menyontek, meski budaya ini masih menjamur di Indonesia.
Ia pun lalu mencontohkan, saat dirinya kuliah di Amerika Serikat, ada temannya yang ketahuan mencontek lalu dikeluarkan dari sekolah. "Di Amerika kalau ada mahasiswa ketahuan nyontek maka dikeluarkan dan tidak bisa kuliah di perguruan lain karena sudah ada data basenya," ungkapnya.
Ia juga berpesan kepada para mahasiswa agar jangan menjadi orang gagal. Karena di dunia tidak ada tempat bagi orang gagal. "Orang gagal gak akan dipakai," jelasnya.
Baca Juga: Terus Berinovasi, UISI Kembangkan Laboratorium Virtual
Pada kuliah umumnya, Harry Azhar juga menjlentrehkan soal tata kelola keuangan yang baik. "Pola pengelola keuangan yang baik hanya bisa dilakukan orang yang pintar dan jujur," terangnya.
"Intinya, kalau dilakukan sesuai aturan yang ada, maka itu baru yang baik. "Banyak bupati masuk penjara karena salah lakukan pengelolaan keuangan," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News