Personel Brimob saat apel kesiapan pengamanan menjelang aksi ujuk rasa hari ini (4/11).
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Aksi unjuk rasa ribuan umat Islam yang tergabung dalam sejumlah ormas Islam membuat suasana Kota Jakarta mencekam dalam beberapa hari terakhir.
Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta, M. Rico Sinaga mengaku was-was dengan kondisi sosial dan politik di Ibu Kota DKI.
Baca Juga: Laknatullah! Mushaf Alquran Dibakar di Swedia
Menurutnya, situasi tidak kondusif dan mencekam menyelimuti Jakarta pascapernyataan Gubernur DKI non aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Dalam beberapa kesempatan pada rapat Koordinasi Komunitas Inteljen Daerah Provinsi DKI Jakarta saya katakan bahwa pemicu yang membuat Jakarta ‘tidak kondusif’ adalah Gubernur DKI Ahok,” kata Rico seperti dilansir TeropongSenayan, Jakarta.
Sebagai penanggung jawab atas stabilitas Ibu Kota, kata Rico, pihaknya selama ini sudah melakukan deteksi dini atas gejala-gejala yang menjadi penyebab kegaduhan publik.
Baca Juga: Gus Solah Ajak Laporkan Balik, Jika Ahok Pidanakan KH Ma’ruf Amin
“Saya harus menyampaikan ini sebagai tanggung jawab saya selaku Ketua FKDM dalam tugas deteksi dini dan waspada dini’ di Jakarta,” ungkap Rico.
Karenanya, menurut Rico, aksi demo ratusan ribu umat Islam pada 4 November harus ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum.
“Untuk membuat Jakarta kondusif, tidak ada pilihan lain kecuali ‘Hukum Harus Jadi Panglima’. Sebab kebenaran apapun menurut hukum ada di pengadilan, bukan dengan siapa-siapa, termasuk bukan dengan presiden sekalipun,” tegas Rico.
Baca Juga: Din Syamsuddin: Umat Islam Dikalahkan Kelompok Kekuatan Ekonomi
Sementara itu, aksi unjuk rasa besar-besaran umat Islam yang digelar hari ini di Jakarta, direaksi sejumlah negara dengan mengeluarkan peringatan (travel warning) bagi warga negaranya saat berada di Indonesia.
Rakyat Malaysia diminta agar tidak memasuki atau menjauhi Kota Jakarta pada Jumat (4/11) ketika terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran oleh ormas-ormas islam.
Kantor Berita Malaysia, Bernama melaporkan pesan ini diterbitkan agar warga negeri Jiran Malaysia tidak menjadi terperangkap dalam aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung di depan Istana Kepresidenan Indonesia itu.
Baca Juga: Sidang Kasus Penistaan Agama Ahok, JPU: Dia Merasa Paling Benar
Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim menyampaikan hal itu kepada Bernama.
Dubes Malaysia itu jelaskan, bahwa sejauh ini kedutaan sedang memantau perkembangan demi perkembangan mengenai aksi demonstrasi dari waktu ke waktu.
Katanya, bagi rakyat Malaysia yang berada di Jakarta pula, mereka dinasihati menjaga diri dan keselamatan keluarga masing-masing dengan menghindari sejumlah lokasi di ibu kota.
Baca Juga: Sebut Jenderal M Yusuf Saudara Kandung Ayah Angkatnya, Mantan Wawali Makassar Bantah Ahok
Terutama di sekitar Monumen Nasional (Monas), Masjid Istiqal, Balaikota, Tangerang dan Bekasi.
Dubes Malaysia itu juga menyatakan jika ada rakyat Malaysia yang akan ke Jakarta, diminta supaya mendaftarkan dirinya dengan kedutaan melalui online di e-konsular di laman web www.kln.gov.my.
"Kantor Imigrasi di kedutaan juga ditutup pada Jumaat ini dan kita minta semua rakyat Malaysia yang berada di Jakarta supaya tidak mengunjungi kawasan yang menjadi titik demonstrasi," katanya.
Baca Juga: Eksepsinya Dianggap Menista Agama, Ahok Dilaporkan Lagi
Selain Malaysia, Pemerintah Australia juga mengeluarkan travel warning ke Indonesia. Travel warning yang dikeluarkan pada Rabu (2/11/2016) itu terkait unjuk rasa atas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok.
Indonesia dikenakan "high degree of caution" atau peringatan tingkat tinggi oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT).
Dalam peringatannya, disebutkan bahwa akan ada peningkatan keamanan di daerah pusat ibu kota pada 4 November, terkait unjuk rasa besar.
Baca Juga: Ahok Menangis Terancam 6 Tahun Penjara, Kutip Omongan Gus Dur, Minta Dakwaan Dibatalkan
"Ada kemungkinan unjuk rasa terkait dilakukan di kota-kota lain di Indonesia," demikian isi peringatan dari DFAT.
Selain itu, pendatang dari Australia diimbau agar terus memantau media-media lokal Indonesia dan menghindari area ramai. "Unjuk rasa dapat secara tiba-tiba diwarnai aksi kekerasan tanpa peringatan apapun," lanjut peringatan tersebut.
Sementara Kedutaan Besar AS di Jakarta memperingatkan warga AS akan kemungkinan terjadinya kericuhan menyusul demonstrasi besar yang digelar hari ini. Warga AS diminta untuk menjauhi wilayah demonstrasi.
Baca Juga: Hari Ini Sidang Perdana Penistaan Agama, 80 Pengacara 'Tim Bhinneka Tunggal Ika' Bela Ahok
"Meskipun demonstrasi cenderung berjalan damai, namun bisa berubah menjadi konfrontasi dan kekerasan," ujar Kedubes AS dalam rilis yang ditulis, Kamis (3/11).
Kedubes AS tak memungkiri kemungkinan kelompok ekstremis mengambil untung dari protes 4 November. Mereka memprovokasi aksi hingga memicu kekerasan. "Warga AS harus berhati-hati jika ada di sekitar kerumunan banyak orang, aksi protes dan demonstrasi," tulis Kedubes AS.
Kedubes AS mencatat sejumlah titik lokasi demonstran, baik di Jakarta, Surabaya maupun Medan.
Wakil Atase Press Kedubes AS Alexia Branch mengonfirmasi ihwal peringatan itu. Namun, menurutnya kedutaan akan buka dengan staf terbatas. "Kedutaan besar akan buka dengan staf terbatas," katanya.
Di sisi lain, TNI dan Polri menjamin pengamanan maksimal untuk aksi unjuk rasa yang akan berlangsung hari ini.
Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, kepolisian telah berdialog dengan komponen-komponen utama yang akan turut serta dalam aksi unjuk rasa.
Dalam pertemuan itu, mereka menjamin aksi yang bakal berlangsung di sekitar Istana Kepresidenan tersebut akan berlangsung aman. "Insya Allah aman, sesuai aturan main. Aturan main dalam unjuk rasa kan diatur oleh undang-undang," ujar Tito.
Aksi tersebut, kata Tito, sesungguhnya hanya menekankan kepada dua tuntutan utama.
Pertama, meminta Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pernyataan bahwa kasus yang dilaporkan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaha Purnama atau ahok terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan ke Bareskrim Polri akan diproses secara hukum.
Kedua, meminta untuk memenjarakan Ahok.
Tito menambahkan, tuntutan pertama memungkinkan untuk dipenuhi sebab menjalankan proses hukum adalah hal wajar. Namun, tuntutan kedua dianggap justru menyalahi aturan jika dilaksanakan.
"Kalau meminta agar Presiden memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama itu keluar dari domain pimpinan eksekutif. Penjarakan artinya penahanan. Presiden bukan pimpinan yudikatif," tutur mantan Kapolda Papua itu.
Senada dengan Tito, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menegaskan pihaknya akan ikut membantu Polri mengamankan aksi 4 November.
Ia pun menyinggung soal adanya seruan libur pada hari tersebut. Menurut dia, itu hanyalah seruan yang membuat takut masyarakat dan membuat aksi tersebut seolah mencekam.
Aksi pada 4 November tersebut, lanjut Gatot, sebenarnya diinisiasi oleh pihak-pihak yang taat hukum.
Namun, ada kelompok-kelompok yang memprovokasi dan membuat situasi tersebut seolah mencekam.
"Saya dan Kapolri tetap harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Segala bentuk persiapan, termasuk penyiapan pasukan, imbauan, dan sebagainya, kami lakukan," tutur Gatot.(mer/yah/rol/ter/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
