JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Gerakan Eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tak mengindahkan imbauan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan sejumlah ulama agar tidak ada lagi aksi demo terkait kasus dugaan penistaan agama pada 25 November mendatang.
Eksponen HMI justru secara lantang mengatakan bakal menggelar demo dengan massa lebih banyak dibanding 4 November. Mereka yang demo ini merupakan gabungan alumni HMI dan anggota yang masih aktif.
BACA JUGA:
- HUT ke-64 PMII, Khofifah Ajak Mahasiswa Bangun Kualitas Pergerakan dengan Amar Ma’ruf Nahi Munkar
- Gelar Aksi Sosial, Mahasiswa Nganjuk Kolaborasi Bagikan Sembako dan Nasi Gratis ke Masyarakat
- Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Kediri Raya Serukan Darurat Demokrasi
- Selain Buang Sampah, HMI Segel Kantor Pemkab Bangkalan
"Aksi 25 November rencananya akan mengerahkan massa yang lebih besar. Sasaran aksi kita tidak lagi di Istana namun ke MPR dan DPR," ujar salah satu Advokat HMI M Yusuf Sahide dalam diskusi bertajuk 'Kasus Ahok Sasar Jokowi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat (17/11).
Mereka punya agenda lain, bukan lagi soal dugaan penistaan agama yang menyeret nama Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tapi membidik Presiden Jokowi. Mereka menuntut Jokowi turun dari jabatannya sebagai orang nomor satu negeri ini.
Mereka beralasan Jokowi tidak lagi berpihak kepada rakyat. Indikatornya, saat aksi demo 4 November, Jokowi tidak menemui massa yang sudah menunggu sejak siang. Budayawan Betawi Ridwan Saidi mengatakan, apapun status hukum terhadap Ahok, gerakan ini sudah merencanakan menjatuhkan kepemimpinan Jokowi.
"Apakah Ahok tersangka atau tidak Jokowi harus jatuh," kata Ridwan.
Sebelumnya, Kapolri memberikan imbauan keras kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Apalagi, saat ini sejumlah pihak tengah menjadikan media sosial sebagai jalur menyebarkan isu-isu berbau provokatif.
"Cuma saya minta hati-hati sosial media. Kita sudah mengindikasi bahwa sosial media ada kelompok yang memiliki cyber troops atau cyber army. Kelompok yang memang sengaja mereka merencanakan dan menyetting agar masyarakat terprovokasi sedemikian rupa," tegas Kapolri.
Isu-isu tak jelas tersebut, lanjut Kapolri, membuat peluang untuk menghancurkan negara dan membuat masyarakat bingung.
"Jangan mau diadu domba dan terprovokasi. Kita semua sudah memilih iklim demokrasi seperti ini. Kita sudah bagus bergerak berjalan, pembangunan jalan dan ekonomi baik. Jangan sampai mundur. Mari kita bersikap lebih kritis," harapnya.
"Jangan mudah sekali lagi terpengaruh medsos yang mungkin di setting pihak tertentu. Kalau nggak akurat nggak usah dishare. Dan gunakan akal yang jernih melihat permasalahan ini," tuturnya.
