Kakundoko, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
PACITAN, BANGSAONLINE.com - Wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menghapus ujian nasional (UN), sepertinya masih menuai pro-kontra. Sebagian pihak menilai, wacana tersebut sangat positif dan berharap segera direalisasikan. Akan tetapi tak jarang pula, pihak-pihak yang menganggap wacana tersebut terkesan mengada-ada dan sepatutnya dianulir.
Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Pacitan, Sakundoko berpendapat, wacana penghapusan UN sangat positif bagi keberhasilan dunia pendidikan. Sebab penerapan UN selama ini dipandangnya sebagai upaya menjustifikasi sebagian mata pelajaran.
Baca Juga: Info BMKG: Selasa Dini Hari ini, Trenggalek Diguncang Gempa Magnitudo 5,4
"Seakan-akan hanya mata pelajaran penting yang diujikan. Padahal banyak sekali mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, namun tidak masuk dalam UN," kata Sakundoko, dalam siaran persnya, Kamis (8/12/2016).
Selain dianggap mengesampingkan beberapa mata pelajaran, lanjut dia, pelaksanaan UN juga berdampak secara psikis terhadap anak didik. "Anak didik seperti mendapatkan beban, yang hasilnya juga tidak akan baik," terangnya.
Sakundoko sangat setuju seandainya pelaksanaan UN hanya sekadar sebagai media pemetaan dan bukan sebagai indikator penentuan lulus ataupun tidak lulus.
Baca Juga: Istri Kades di Pacitan Ngaku Dijambret dan Kehilangan Uang Rp14 Juta, Ternyata...
Pendapat ini juga dibenarkan, H Effendi Budi Wirawan, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pacitan.
Pentolan parpol pemilik tujuh kursi parlemen itu mengatakan, standar pemberlakuan indikator kelulusan tidak bisa dilaksanakan secara generalisasi. Sebab perlu disadari, ketersediaan insan pendidikan serta fasilitas pendidikan selama ini diakuinya masih terjadi banyak kesenjangan. Daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, tentu tidaklah sama fasilitas yang diterima. Baik dari sisi kuantitas serta kualitas pelaku pendidikan serta fasilitas penunjangnya.
"Sehingga output yang dihasilkan dari proses belajar-mengajar juga akan berbeda. Jadi sangat tidak tepat, kalau UN dijadikan sebagai indikator penentu kelulusan siswa didik," timpal Effendi, di tempat terpisah.
Baca Juga: Haduh! Sapi Milik Warga Pacitan ‘Nyangkut’ di Atap Rumah
Politisi beringin ini lebih sependapat, seandainya UN hanya dijadikan media pengukur kompetensi siswa didik. "Hasilnya tidak akan objektif, seandainya UN tetap dilaksanakan dan dijadikan sebagai indikator penentu kelulusan," tegasnya. (yun)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
