Petani tembakau. foto: ilustrasi
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Rencana pemerintah pusat untuk mengurangi konsumsi rokok dengan menurunkan produksi tembakau mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Gubernur Jatim Soekarwo menilai, pemerintah harus mempertimbangkan nasib petani tembakau.
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengatakan, pemerintah perlu menyiapkab tanaman pengganti, jika memang nantinya ada larangan mengenai penanaman tembakau oleh petani.
"Fungsi pemerintah haruslah sesuai dengan konstitusi kita, yaitu UUD 1945 adalah mengatur. Ketika melarang, ya harus ada gantinya," ujar Pakde Karwo, Jumat (20/1).
Menurut Pakde Karwo, kebijakan penurunan produksi tembakau ini tidak etis. Ketika di satu sisi cukai rokok ditarik, sementara petani tidak boleh menanam tembakau. Tentunya ini akan sangat merugikan para petani. Oleh sebab itu, dirinya berpendirian agar ada pengganti yang ditanam, ketika petani tidak boleh menanam tembakau. Meski beberapa saat lalu Direktur Utama PTPN X dan XI menemuinya. "Perlu ada tanaman pengganti," ungkapnya.
Data yang dimiliki oleh orang nomor satu di Jatim ini, tidak kurang 6 juta penduduk Jatim bergantung pada industri rokok. Termasuk para petani tembakau, juga merokok. Sedangkan di sektor cukai rokok, pada tahun lalu Jatim menyumbangkan Rp 110 triliun. Nilai tersebut sangat besar dan bisa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebelumnya, pemerintah pusat mewacanakan rencana larangan iklan rokok di televisi merupakan adopsi dari perjanjian internasional Framework Convention on Tobacco Control (FTCT). Fungsi FTCT adalah membatasi dan mengontrol penyebaran produk tembakau seperti rokok dan telah ada 183 negara di dunia yang meratifikasi FCTC.
Sementara itu, Anggota Komisi B Agus Maimun mengatakan, kebijakan tersebut masih akan sulit diterapkan oleh pemerintah. Menurutnya, selama petani tembakau tidak dicarikan pengganti tanamnya, maka akan sangat sulit dibatasi. Harus ada tanaman pengganti yang cocok dengan kondisi tanah dan petani di Jatim. "Kalau itu ada, bisa dilakukan pembatasan," ungkap Agus.
Tak hanya itu, Agus juga menyarankan kepada pemerintah pusat untuk memberikan aturan teknis terhadap regulasi tersebut. Karena regulasi untuk pembatasan tembakau ini belum ada aturan.
"Tembakau di Jatim ini memiliki jenis super dan telah memberikan sumbangan yang besar. Untuk itu, harus ada solusi juga yang harus ditawarkan," tandas politisi asal PAN tersebut. (mdr/rev)
