Pakde Karwo memberikan kuliah umum di hadapan para mahasiswa dan civitas akademika Unhas, didampingi Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dwia Aries Tina Palubuhu, dan Ketua Majelis Wali Amanah Univ Hasanuddin.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dinamika krisis ekonomi global berdampak pada semakin terbatasnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan inovasi daerah agar tak sepenuhnya bergantung pada APBD atau APBN. Caranya, diusulkan tiga strategi pembiayaan non-APBD, yakni kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), obligasi melalui perusahaan (corporate bond) serta sistem keuangan syariah.
Pandangan ini disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, saat memberi kuliah umum di depan civitas akademika dan beberapa pejabat Pemprov Sulawesi Selatan dan kab/kota di Ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.
Baca Juga: Resmikan Gedung Sekber PHDI, Pj Gubernur Jatim Ajak Umat Hindu Jaga Kondisivitas Pilkada
Pakde Karwo mengatakan, strategi pembiayaan non-APBD ini bisa dilakukan pertama, melalui kerjasama. Salah satunya melalui kerjasama pembiayaan yang 100 persen sahamnya berasal dari Menteri Keuangan, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Kerja sama ini salah satunya dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.
Strategi pembiayaan non-APBD kedua adalah melalui obligasi (bond). Di mana, tidak lagi menggunakan obligasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (municipal bond), melainkan melalui obligasi yang dikeluarkan perusahaan (corporate bond).
”Municipal Bond ini sistemnya lebih rumit. Kalau gagal, APBD kita yang kena. Jadi kita lewat corporate bond, agar kalau gagal, komisi dan direksinya yang membayar,” katanya.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Strategi pembiayaan ketiga adalah melalui sistem keuangan syariah. Menurut Pakde Karwo, saat ini Provinsi Jatim menjadi pilot project OJK dan Bank Indonesia dalam hal keuangan syariah. Pemprov Jatim akan mengembangkan Bank Syariah yang bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro seperti Bait Maal wat Tamwil (BMT), karena uang masyarakat di BMT sangat besar.
“Saya akan menyamakan konsep ini dengan OJK dan BI. Ini modal sosial luar biasa, sehingga bisa kita masukkan dalam skema pembiayaan,” tambahnya.
Di akhir, Pakde Karwo mengusulkan kebijakan fiskal, d imana industri besar difasilitasi, segmen UMKM diberi stimulasi sedangkan segmen miskin/kecil secara afirmatif melalui charity. Government spending, lanjutnya, hanya sebesar 9,16 persen PDRB Jatim, sehingga tidak mungkin membiayai semua biaya pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan total.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
“Hibah dan bansos itu bagian dari charity, di negara manapun sama. Sebagai contoh, uang dihibahkan kepada segmen paling bawah,” ungkapnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Dr Dwia Aries Tina PB,MA, mengapresiasi apa yang dilakukan Gubernur Soekarwo, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi. Menurutnya banyak investor yang gagal menanam investasi karena terkendala peraturan daerah yang membebani, tapi tidak berlaku di Jatim.
“Bila Gubernur di indonesia seperti Pakde Karwo, maka stabilitas ekonomi akan terjaga. Pakde Karwo sosok Gubernur yang sangat merakyat dan sangat ahli di bidang pemerintahan, hukum, dan ekonomi,” katanya. (dew/rud/ian/rev)
Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
