SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengakui ada lima kabupaten di Jatim yang tingkat kemiskinannya memprihatinkan. Yakni, empat Kabupaten di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, plus wilayah tapal kuda yaitu Kabupaten Probolinggo.
"Sesuai hasil temuan Bappenas, ada lima daerah, di antaranya Madura dan Kabupaten Probolinggo yang indeks gini rasio atau tingkat kemiskinan tersebut," tegas pakde Karwo-panggilan akrab Soekarwo usai rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (20/4).
Baca Juga: Tegas Ingatkan soal Netralitas ASN, Pj Bupati Pamekasan: Bawaslu Bisa Melacak secara Digital
Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar. Menurutnya berbagai upaya telah dilakukan melalui program pembangunan seperti berdirinya sekolah SMK, pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan skill sumber daya manusia (SDM) di sana. Namun ternyata hal ini tidak mampu mendongkrak indeks rasio gini yang ada di Madura. Sebaliknya, faktor leadership yang banyak menentukan terhadap indeks gini rasio.
‘’Karenanya kami berencana mengajak seluruh parpol untuk membentuk SDM yang mumpuni untuk maju sebagai Kepala Daerah. Dengan Kepala Daerah yang memiliki wawasan luas nantinya akan berimbas pada rakyat yang dipimpinnya,’’ tegas politisi asal PKB ini.
Menurut orang nomor satu di PKB Jatim itu, SDM memegang peran penting dalam membangun suatu wilayah. Ke depannya parpol juga ikut bertanggungjawab atas indeks gini rasio yang ada.
Baca Juga: Proyek Irigasi P3-TGAI Desa Bringin Sampang Masuk Tahap Pengerjaan, Diduga Tak Sesuai Perencanaan
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Gerindra Jatim, Noer Soetjipto mengkritisi target delapan Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan program yang ditetapkan Gubernur Jatim, misalnya pemerataan pendapat (indeks gini rasio). Di mana untuk indeks gini pihaknya menilai masih terjadi ketimpangan antara miskin di pedesaan dan perkotaan saat ini kurang tepat sasaran.
"Karena itu, untuk indeks Gini rasio ini pihak fraksi Gerindra meminta perlu ada upaya strategi untuk mengatasi problem ketimpangan sosial di daerah perkotaan dan pedesaan," ujar Noer Sucipto yang juga anggota komisi B DPRD Jatim tersebut. (mdr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
