Halim Iskandar.
“Sebab, jika motif pembentukannya demi kekuasaan, kami jelas menolak,” ucap politisi yang akrab disapa Tamam itu.
Politis asal Pamekasan ini menegaskan, motif kekuasaan tersebut tidak akan membawa kemajuan bagi Madura. Motif kekuasaan hanya menguntungkan segelintir elite dan tokoh Madura. Sebaliknya, tak akan ada dampak signifikan bagi rakyat Madura yang saat ini notabene masih tertinggal dari kabupaten dan kota lain di Jatim.
Anggota Komisi E DPRD Jatim ini juga mengingatkan, pembentukan provinsi akan melahirkan konsekuensi pemborosan APBN dan APBD untuk menambah aparatur pemerintah, termasuk juga infrastrukturnya dari tingkat desa sampai provinsi. Pemborosan anggaran akan makin parah kalau tidak ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan setelah Madura menjadi provinsi.
“Jika orientasinya bukan pembangunan untuk menyejahterakan rakyat, yang terjadi hanya pemborosan anggaran untuk membiayai aparatur pemerintah dan belanja rutin pegawai, kami tolak pembentukan provinsi Madura,” ucap politisi yang diproyeksikan menjadi Calon Bupati Pamekasan ini.
Terpisah, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengakui ada lima kabupaten di Jatim yang tingkat kemiskinannya memprihatinkan. Di antaranya empat Kabupaten di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, plus wilayah tapal kuda yaitu Kabupaten Probolinggo
‘’Sesuai hasil temuan Bappenas ada lima daerah di antaranya Madura dan Kabupaten Probolinggo yang indeks gini rasio atau tingkat kemiskinanya tinggi,” urai pakde Karwo-panggilan akrab Soekarwo. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
