GRESIK, BANGSAOLINE.com - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto meminta catatan hasil verifikasi dari tim independen yang telah melakukan penilaian ke sejumlah tempat atas kepesertaan Gresik sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat nasional.
Ini dilakukan orang nomor satu di lingkup Pemkab Gresik tersebut saat melakukan audiensi dengan tim KLA di kantor Pemkab Gresik Jumat (26/5/2017).
Baca Juga: Harumkan Nama Gresik, Bu Min Serahkan Reward kepada Kafilah MTQ ke-30 Jatim Tahun 2023
“Kami siap dan segera melakukan perbaikan atas catatan tim juri yang disampaikan kepada kami. Bagi kami, juara itu buka tujuan, namun yang penting bagi kami dapat memperbaiki segala sesuatu yang kurang. Perbaikan menuju Gresik sebagai Kabupaten layak anak ini penting karena menyangkut kebutuhan langsung masyarakat dan lingkungan,” jelasnya.
Ia menyampaikan beberapa hal, bahwa di Gresik tak ada desa yang tidak punya bidan. Bahkan beberapa desa ada bidan yang lebih dari satu. Di Gresik saat ini ada 1471 Posyandu, 241 Ponkesdes, 20 Puskesmas Rawat Inap, 12 Puskesmas Rawat Jalan, 74 Puskesmas pembantu.
"Dana Kesehatan yang awal masa pemerintahan saya tahun 2010 hanya Rp 5 M, tahun 2018 nanti sudah menjadi Rp 135 M," ungkapnya.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Bupati menuturkan beberapa hal terkait dukungan pemerintah terhadap kebijakan Kota Layak Anak. “Kami mengupayakan enam bis mini gratis untuk angkutan anak-anak, dan program pemberian makanan tambahan anak sekolah. Kami mewajibkan pada sekolah yang ada di jalan raya untuk melaksanakan pemagaran sekolah, menyediakan pintu lain untuk anak-anak agar lebih aman dari lalu lintas jalan raya, serta ada dukungan dari Dinas Perhubungan dan Polres Gresik untuk membantu penyeberangan anak,” paparnya.
Dua orang anggota tim penilai, yaitu Budi Triwinata dan Taufik Ubaidah bergantian memberikan paparan tentang penilaian Gresik sebagai kota layak anak.
Beberapa catatan atas verifikasi tim penilai yaitu, Gresik sangat bagus dalam layanan akte kelahiran, layanan Kesehatan serta layanan informasi anak. “Khusus layanan akte kelahiran yang ada di Gresik bisa ditiru oleh kabupaten dan kota lain di Indonesia,” terangnya.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
Beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu cakupan ASI eksklusif dan inisiasi menyusui sejak dini.
Anggota tim mencatat beberapa alasan yang ditemukan di lapangan. “Saya melihat di Gresik banyak ibu-ibu yang bekerja di berbagai perusahaan. Mungkin di sini Pemerintah Kabupaten perlu masuk untuk memberikan penyuluhan sekaligus mengawasi agar di perusahaan ada ruang laktasi,” kata Taufik.
Ia juga menjelaskan bahwa semua kota di Indonesia sampai saat ini masih belum ada yang betul-betul dikatakan sebagai kota layak anak (KLA). "Ada lima tingkatan penilaian yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA. Saat ini masih hanya sebatas Nindya yang diraih oleh 2 kota di Jawa dan satu kota lagi ada di Bali," pungkas Taufik. (hud/rev)
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News