PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Membengkaknya anggaran SPM (Surat Pernyataan Miskin) hingga tembus Rp 10 Miliar per akhir Mei 2017 di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan menjadi perhatian serius bagi Pemkab setempat. Untuk itu agar program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin itu bisa betul-betul tepat sasaran kepada obyek yang diharapkan, maka perlu dilakukan pengawasan pada pada proses saat pengajuan oleh masyarakat
Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Kabupaten Pasuruan H Agus Sutiadji SH kepada Bangsaonline.com usai mengikuti rapat paripurna di DPRD. Ia mengatakan bahwa pelayanan hak dasar untuk masyarakat, utamanya bidang kesehatan, memang sudah dianggarkan oleh Pemkab.
"Hanya saja dalam pelaksanaan memang dana tersebut sebagian dinikmati oleh masyarakat mampu. Untuk itu, pengajuan SPM oleh masyarakat harus dicek apakah pemohonnya itu masyarakat mampu atau tidak, tujuannya agar bantuan tidak salah alamat," ujar Agus Sutiadji.
Terkait anggaran SPM yang membengkak, Agus mengatakan pihaknya akan mengajukan tambahan anggaran di dalam P-PABD 2017 apabila memungkinkan. Sebab, menurutnya, pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin merupakan program wajib yang harus dialokasikan Pemkab.
"Meski begitu, untuk besaran anggaran tambahan SPM yang dibutuhkan RSUD Bangil diperlukan kajian sehingga kebutuhan riil anggaran untuk kebutuhan masyarakat miskin bisa diketahui pastinya. Untuk besaran nominalnya kita belum bisa memastikan, yang pasti harus ditambah agar pelayanan tidak terganggu," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dana SPM di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan diperkirkan akan melambung dari anggaran yang sudah disiapkan. Hal itu terjadi seiring besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk penyediaan layanan bagi kesehatan masyarakat miskin tersebut. Untuk tahun 2017 ini. Pemkab sebenarnya sudah menyiapkan dana Rp 20 miliar untuk pembiayaan kesehatan masyarakat miskin melalui SPM.
Namun dari jumlah itu, sudah terserap hingga Rp 10 miliar per Mei. Padahal, kalender dalam tahun ini masih panjang. Belum lagi utang tahun lalu yang mencapai Rp 5 miliar. Sehingga, hanya tersisa Rp 5 miliar yang akan dimanfaatkan untuk beberapa bulan ke depan. (bib/par/rev)
