Khofifah Indarparawansa. foto: nu.or.id
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menyebut Pondok Pesantren sebagai benteng pertahanan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Undang-Undang Dasar 1945 (PBNU).
Hal tersebut disampaikan Khofifah yang juga Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri acara Halal Bihalal di Pondok Pesantren Minhajut Thullab, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (17/7/2017).
Baca Juga: Akhirnya, Tampang Wali Kota Surabaya Terlihat di Retreat Kepala Daerah Hari ke-4
Menurutnya, tidak perlu diragukan lagi perjuangan para santri pondok pesantren dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga keutuhan NKRI. Setelah merdeka, perannya bertambah karena juga bertugas membentuk karakter bangsa, dengan latar belakang keberagaman etnis dan kemajemukan keyakinan.
Peran tersebut, tambahnya harus tetap dipertahankan. Pasalnya, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi ujian dan tantangan lantaran maraknya gerakan dan aksi yang mengancam kebhinekaan dan persatuan bangsa.
Ulama dan pengasuh ponpes, kata Khofifah, merupakan tokoh yang mempunyai fungsi strategis sebagai pengayom dan pemersatu umat.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Siapkan Strategi Innovative Financing di Tengah Kebijakan Efisiensi
"Signifikansi peran tersebut lantaran Pondok Pesantren bekerja membentuk akhlak anak didik yang nantinya menjadi pewaris bangsa. Tentunya memberikan pendidikan berbasiskan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang sejuk, islam yang toleran," imbuhnya.
Ditanya soal munculnya aksi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dengan sistem khilafah, Khofifah menegaskan dihadapan pengasuh Pondok Pesantren dan ratusan anggota Muslimat NU bahwa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 sudah final menjadi konsensus bersama.
Para pendiri negara ini, menurut Khofifah, sudah menyepakati bentuk negara dan sistem pemerintahan yang mengakomodasi seluruh kelompok, golongan dan semua agama yang ada di Indonesia.
Baca Juga: Warga Keluhkan Jalan Rusak di Jember, Gubernur Khofifah Minta DPU Bina Marga Jatim Kebut Perbaikan
"Saya sering berpesan , agar kita menempatkan posisi kita sebagaiorang Indonesia yang beragama Islam, bukan sebaliknya menempatkan sebagai orang Islam yang kebetulanberada di Indonesia. Dengan begitu ada rasa tanggung jawab manakala bangsa ini diganggu. Itu adalah manifestasi nyata dari Hubbul Wathan Minal Iman," ujarnya.
Khofifah menerangkan, saat ini penyebaran radikalisme telah menyasar kaum pelajar dan mahasiswa. Paham tersebut disebarkan antara lain oleh guru, dosen atau pengajar yang berafiliasi atau bersimpati terhadap organisasi yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan ideologi transnasional. Arahnya adalah doktrinisasi generasi muda bangsa untuk mendukung khilafah.
"Pergerakan mereka tidak statis. Penyebaran pengaruh juga dilakukan dengan serangkaian perekrutan anggota baru, pelatihan dan pendidikan kader yang dilakukan secara masif. Saya harap kita semua harus meningkatkan kewaspadaan. Minimal jangan sampai merasuk kepada keluarga kita," tuturnya.
Baca Juga: Sekdaprov Jatim Pastikan Penyambutan Khofifah-Emil Digelar Sederhana
Khofifiah menuturkan, selain karena pengaruh pengajar, radikalisme juga terjadi akibat derasnya arus informasi yang beredar di media sosial dan internet. Lantaran tidak ada filter, informasi yang beredar pun menjadii tidak terkendali.
Menurut Khofifah, perspektif kemaslahatan umum harus ditata kembali. Termasuk dalam hal berguru dan mencari ilmu. Saat ini, tambah dia, mayoritas orang mencari ilmu lewat gadget. Alhasil, banyak yang menjadi sesat karena tidak mengetahui asal muasal dalil dan sumber informasi tersebut. "Sanadnya tidak jelas. Jadi kalau mau berguru atau mencari ilmu harus jelas siapa yang menjadi jujugan sehingga tidak salah ajar," tuturnya.
Dukung Penuh Perppu Ormas
Baca Juga: Konfercab Ulang Ansor Surabaya Dilakukan Dadakan, Dugaan Skenario Culas Picu Protes Kader
Sementara itu, disinggung soal sikap Muslimat NU terhadap terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas), Khofifah menegaskan sikapMuslimat NU sejalan dengan sikapPengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
"Sama seperti PBNU, Muslimat yang notabene adalah badan otonom NU mengambil sikap serupa. Kami mendukung penuh keberadaan Perppu tersebut," ungkap Khofifah.
"Sebelumnya PBNU bersama 13 Ormas Islam telah meminta Pemerintah untuk merealisasikan segera rencana pembubaran dan ormas radikan anti Pancasila lainnya. Kami dalam gerbong yang sama," tambah dia.
Baca Juga: Jatim Sumbang 11 Event Festival di KEN 2025, Gubernur Khofifah: Terbanyak se-Indonesia
Menurut Khofifah, Perppu tersebut menjadi instrumen hukum tegas bagi pemerintah untuk mencegah dan menindak ormas atau gerakan radikal dan anti pancasila. Diharapkan Perppu tersebut mampu meminimalisir potensi yang bisa menganggu kesatuan nasional dan bangsa. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
