11 Pejabat Eselon II Gresik Pensiun Tahun Depan, Sambari Disarankan segera Siapkan Pengganti

11 Pejabat Eselon II Gresik Pensiun Tahun Depan, Sambari Disarankan segera Siapkan Pengganti Ilustrasi

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Sedikitnya ada 11 pejabat eselon II di Pemkab Gresik yang akan pensiun lantaran sudah berusia 60 tahun pada tahun 2018. Ke-11 pejabat itu di antaranya, Kepala BPPKAD Yetty Sri Suparyati, Kepala Bappelitda Tugas Husni Syarwanto, Asisten I Setda Indah Sofianah, Asisten III Bambang Sugati dan Kepala BPM PTSP Agus Mualif.

Kemudian, Kepala DPU TR Bambang Isdianto, Kepala DKP Langu Pindingara, Kepala DLH Sumarno dan Sekda Kng. Djoko Sulistio Hadi.

Terkait hal ini, Ir. Hj. Siti Muafiyah, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gresik, mengingatkan agar Bupati Sambari segera menyiapkan pengganti. Pasalnya, ia menilai saat ini belum banyak regenerasi pejabat, sehingga susah mencari yang sepadan dengan kemampuan mereka.

"Coba aku mau tahu siapa saat ini pejabat eselon III yang memiliki kemampuan seperti Pak Tugas (Kepala Bapelitda). Susah kan cari sosok penggantinya. Padahal, Bappelitda itu otaknya pembangunan," katanya.

"Kemudian Kepala BPPKAD Yetty Sri Suparyati, selama ini dia juga dikenal memiliki akses kuat dan kekuatan lobi anggaran kuat ke pemerintah pusat. Coba aku ingin tahu siapa sekarang pejabat eselon III yang memililki potensi seperti itu. Jujur saja," tukasnya.

Karena itu, Muafiyah meminta bupati pandai menempatkan pejabat penggantinya. "Jika tidak, bisa babak belur. Terlebih, melihat kondisi keuangan Gresik yang memprihatinkan seperti saat ini. Bisa saya pastikan Bupati Sambari akan menghadapi masa-masa sulit menjelang akhir jabatannya," pungkas politikus asal Giri, Kebomas ini.

Hal serupa diungkapkan salah satu pejabat eselon II Pemkab Gresik. Menurutnya, hingga saat ini belum banyak pejabat eselon III yang dianggap mumpuni untuk menduduki jabatan kosong eselon II yang akan ditinggal pensiun, terutama tiga jabatan strategis, yakni BPPKAD, DPUTR dan Bappelitda.

"Tiga jabatan itu sangat krusial karena baik buruknya penilaian masyarakat tak bisa lepas dari baik buruknya tata kelola tiga OPD (organisasi perangkat daerah) tersebut," ujarnya kepada Bangsaonline.com sembari meminta namanya tidak dipublikasikan. (hud/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO