Rapat Pansus RPJMD. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pansus Revisi RPJMD saat ini tengah menyinkronkan program yang dibuat Pemkab Gresik pasca menggelar musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) beberapa waktu lalu.
Khoirul Huda, Ketua Pansus Revisi RPJMD menyatakan sinkronisasi tersebut untuk memastikan apakah program yang dituangkan Pemkab Gresik sudah sesuai kondisi riil yang ada, atau hanya sekadar fotokopi program tahun sebelumnya.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
"Setidaknya kegagalan Pemkab Gresik yang tidak bisa membuktikan bisa membukukan pendapatan Rp 6,7 triliun hingga tahun 2021 kami jadikan landasan untuk evaluasi sejumlah program yang disodorkan," ungkap politikus asal Manyar ini kepada BANGSAONLINE.com, kemarin.
Huda menjelaskan sikronisasi ini juga bertujuan merevisi program prioritas yang telah dibuat Pemkab Gresik dalam RPJMD. Seperti program infrastruktur, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, implementasi perundangan desa, dan lainnya.
"Di internal DPRD Gresik menghendaki agar program implementasi UU desa diprioritas. Urutannya dinaikkan," kata Huda.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Prioritas ini, lanjut Huda, dilandasi sejumlah pertimbangan. Di antaranya, karena hingga saat ini banyak perangkat desa yang kebingungan dalam menjalankan program bantuan keuangan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
"Makanya mereka perlu pendampingan agar tidak terseret dalam masalah hukum," ungkap Sekretaris DPC PPP Gresik ini.
"Jangan sampai di Gresik terjadi kepala desa masuk penjara gara-gara menggunakan DD untuk kepentingan pribadi. Makanya mereka perlu pendampingan, dan untuk itu program implementasi UU Desa harus diprioritaskan," pungkasnya. (hud/rev)
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
