Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mendampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan 7.000 sertifikat tanah untuk masyarakat Jawa Timur dari Presiden RI di Jatim Expo Surabaya, Kamis (28/12).
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mendampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan 7.000 sertifikat tanah untuk masyarakat Jawa Timur dari Presiden RI, di Jatim Expo Surabaya, Kamis (28/12). Penyerahan sertifikat itu dilakukan serentak oleh Presiden bersamaan dengan lima provinsi lainnya yaitu Lampung, Sumsel, Jambi, Sulteng dan Sulsel.
Menurut Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim, agar semua masyarakat terlayani dengan lebih cepat, ia mengusulkan kepada Presiden RI, agar perangkat desa diberikan tambahan biaya operasional, apalagi anggaran yang diusulkan tidak terlalu banyak dan sudah ada dana desa. "Pemprov Jatim juga akan menyisihkan APBD untuk biaya operasional bagi perangkat desa," ujarnya.
Baca Juga: Resmikan Gedung Sekber PHDI, Pj Gubernur Jatim Ajak Umat Hindu Jaga Kondisivitas Pilkada
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menuturkan pemberian sertifikat tanah tahun 2017 ditargetkan sebanyak lima juta buah dan akan dilakukan secara periodik. Pemberian sertifikat tanah untuk rakyat itu merupakan janji Presiden RI dimana setiap masyarakat Indonesia yang memiliki lahan harus mempunyai sertifikat tanah.
"Target setiap tahun meningkat, pada tahun 2018 ditargetkan tujuh juta sertifikat. Jatim menjadi salah satu provinsi tertinggi dimana ditargetkan satu juta sertifikat tahun depan," ungkapnya.
Sementara itu, Presiden RI Jokowi saat video conference menjelaskan, terdapat sekitar 126 juta tanah yang belum memiliki sertifikat. Pada tahun lalu, sudah diberikan 46 juta sertifikat tanah untuk rakyat, dan saat ini masih ada 80 juta yang belum bersertifikat.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
"Perlu kerja keras agar semua masyarakat memiliki sertifikat. Target pada tahun 2025 semua masyarakat Indonesia memiliki sertifikat," ujarnya.
Dikatakan Presiden, apabila masyarakat memiliki sertifikat maka bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perkonomian keluarga, karena masyarakat bisa menggunakan sertifikat sebagai agunan untuk modal usaha atau investasi. "Sertifikat tanah jangan digunakan untuk membeli mobil tapi gunakan untuk modal usaha agar bisa berkembang," pintanya. (ian/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
