Ketua Baperda DPRD Jatim Ahmad Heri. Foto: DIDI ROSADI/BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Selama tahun 2017 Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jawa Timur dalam melakukan program legislasi tergolong menurun. Pasalnya, dari 26 Raperda yang ditargetkan dibahas pada tahun anggaran 2017, hanya 11 Raperda yang mampu diselesaikan dan disahkan menjadi Perda.
Ketua Baperda DPRD Jatim Ahmad Heri membenarkan secara kuantitas jumlah Raperda yang diselesaikan DPRD Jatim tahun 2017 ini cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu terjadi lantaran pihaknya lebih mengedepankan sisi kualitas daripada kuantitas Perda yang dibuat Dewan Jatim.
"Ke depan, kami akan berusaha lebih hati-hati dalam melakukan pembahasan program pembuatan Perda (Properda) sehingga mengupayakan Raperda yang akan dibahas itu sesuai kewenangan yang dilimpahkan ke provinsi," ujar politisi asal Partai NasDem itu, Senin (1/1).
Ia mencontohkan, kewenangan yang dilimpahkan ke provinsi baik dari kabupaten/kota maupun pemerintah pusat diantaranya menyangkut persoalan tentang pendidikan, induk pariwisata, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan lain sebagainya.
"Semuanya nanti diharapkan bisa menjadi payung hukum di tahun 2018," jelas mantan Wakil Sekretaris PWNU Jatim ini.
Di tahun 2017, Raperda usulan DPRD Jatim sebanyak 16 Raperda dan 10 Raperda usulan eksekutif. Namun hingga akhir tahun yang Raperda mampu diselesaikan menjadi Perda hanya sebanyak 11 Perda atau sekitar 42 persen. Sedangkan di tahun 2016, dari 33 Raperda yang masuk Properda ada 20 Perda yang diselesaikan atau 61 persen.
"Memang ada penurunan kinerja legislasi DPRD Jatim jika dilihat dari tahun ke tahun," ungkap Heri.
Raperda 2017 yang belum terselesaikan, lanjut Heri secara otomatis masuk prioritas Properda 2018. "Pada Properda 2018 mendatang, ada 11 Raperda usulan legislatif dan 4 Raperda usulan eksekutif, sehingga totalnya ada 15 Raperda yang akan dibahas di tahun anggaran 2018 mendatang," imbuhnya.
Ia optimis, meskipun tahun 2018 merupakan tahun politik, namun kinerja legislasi DPRD Jatim tidak akan turun drastis. Alasannya, kata Heri semua perangkat pemenangan Pilkada sudah tertata dengan baik sehingga tidak terlalu menyibukkan anggota DPRD Jatim.
"Saya optimis minimal 10 Perda atau maksimal 15 Raperda, mampu diselesaikan setiap tahun," pungkas mantan pengurus GP Ansor Jatim ini. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
