Mulai Hari Ini, 6.685 Warga Mojokerto Terima BPNT Tiap Bulan

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Perubahan teknis Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Mojokerto mulai tahun 2018 ini disambut sukacita oleh warga Kota Mojokerto. Sejumlah warga mengaku pola pemberian bantuan tiap bulan dari sebelumnya dua bulan sekali akan meringankan beban dari hutang.

"Yang pilih yang sebulan sekali, sebab kalau pencairannya setiap dua bulan sekali, kami harus ngutang dulu. Sebab, di akhir bulan jatah sembako kami sudah habis," tutur Jualikah warga Meri, Kecamatan Magersari, Selasa (30/1).

Baca Juga: Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Natal dan Tahun Baru, Bulog Siap Operasi Pasar 5 Ton per Hari

Ia mengatakan perubahan pola pemberian bantuan ini akan meringankan beban keluarganya. "Enak gini Mas, dimakan apa adanya. Itung-itung meringankan beban keluarga," akunya.

Soal perubahan ini, Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto Sri Mudjiwati membenarkannya. Menurut ia, kebijakan ini merupakan program dari pemerintah pusat yang akan merubah mekanisme pencairan BPNT pada tahun ini.

“Rencananya pencairan BPNT tiap bulan ini diberlakukan awal tahun ini. Kalau teknisnya rekening keluarga penerima manfaat akan ditop-up setiap tanggal 25, sehingga pada awal bulan sudah bisa dipakai belanja,” katanya.

Baca Juga: Apek, Warga Sroyo Kembalikan Raskin

Menurut ia, program ini akan berjalan efektif Februari ini. "Karena ini kebijakan baru maka untuk BPNT bulan Januari akan dicairkan pada awal bulan Februari, tapi untuk memastikan pihaknya menunggu hasil koordinasi dengan Kemensos di Jakarta," tandasnya.

Mantan Dirut RSUD ini menambahkan, selain ada perubahan pencairan, mulai tahun ini BPNT hanya boleh dipakai membeli beras dan telor di e-Warong, tidak boleh barang lainnya seperti minyak maupun gula. Program bantuan sosial ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan, tujuannya agar penyalurannya ini tepat sasaran dan efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Sekadar informasi, penerima BPNT di Kota Mojokerto total ada 6.685, dengan rincian 2000 anggaran APBD dan 4685 dari APBN tapi untuk 594 penerima manfaat hingga sekarang belum menerima kartu e-walet, sehingga belum bisa mendapatkan BPNT. (yep/ian)

Baca Juga: Raskin di Desa Tanjungwadung Berkualitas Buruk, Bulog Siap Ganti

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News