SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Aksi penolakan terhadap garam impor yang masuk ke Jawa Timur oleh Petani Garam terus berlangsung, khususnya mereka yang berasal dari Madura.
Sejumlah petani garam asal Madura kembali datang ke DPRD Jatim. Kedatangan mereka kedua kalinya ke DPRD Jatim setelah sehari sebelumnya mengajak Komisi B DPRD Jatim sidak ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk melihat kedatangan garam impor dan bongkar muat garam impor di pelabuhan tersebut.
Baca Juga: Akhirnya, PT Garam Teken MoU dengan Pemkab Bangkalan
Menurut Haji Subhan salah satu petani garam mengatakan, kedatangan petani garam ke DPRD Jatim untuk mengadukan adanya garam impor tersebut. Pasalnya, mereka menilai ada permainan izin di balik kedatangan garam impor ke pelabuhan di Jawa Timur.
"Kedatangan 26 ribu ton garam Impor asal Australia tersebut diduga ada permainan ijin import PT Mitra Tunggal Swakarsa yang mendatangkan garam import tersebut," ungkap Subhan, Kamis (1/2).
Pria asal Sumenep ini mengatakan petani curiga adanya permainan, karena perusahaan importir merupakan perusahaan baru dan belum pernah mengadakan kegiatan penyerapan garam milik petani garam.
Baca Juga: PKS Jatim Siap Kawal Program untuk Sejahterakan Petani Garam dan Cabai
”Perusahaan itu baru berdiri tahun 2017 kok langsung diberi izin untuk mendatangkan garam impor,” imbuhnya
Tak hanya itu, kata Subhan, perusahaan tersebut baru diberikan izin impor pengasinan ikan sebanyak 70 ribu ton yang didatangkan di saat stok garam rakyat masih banyak. "Warga Madura secara tegas menolak keberadaan PT Mitra Tunggal di Pulau Madura karena perusahaan tersebut statusnya belum jelas," terangnya.
Sedangkan dalam hearing tersebut sempat muncul ketegangan karena perwakilan dari Disperindag Jatim tak bisa menjawab pertanyaan petani dan anggota DPRD Jatim terkait kuota garam industri di Jatim.
Baca Juga: Tuntut Penyelesaian Soal Sewa Lahan, Puluhan Warga Desa Pandan Pamekasan Demo PT Garam
"Masak tak tahu kuotanya garam industri di Jatim. Lalu tugasnya Disperindag itu apa," sindir salah satu petani garam dengan nada kesal.
Sementara itu, Ketua komisi B Achmad Firdaus Fibrianto mengakui garam impor yang didatangkan tak tepat sasaran. Karena itu dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait impor garam di Jatim. "Garam yang didatangkan itu untuk garam industri, padahal untuk penggaraman ikan lebih ideal menggunakan garam konsumsi," beber politikus asal Partai Gerindra itu. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News