Kadishub Jatim Pjs Wali Kota Malang, Kadisbudpar Pjs Bupati Tulungagung

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kekosongan posisi Wali Kota Malang mulai tanggal 15 Febuari 2018 yang ditinggalkan HM. Anton karena cuti Pilkada 2018 Kota Malang langsung diisi oleh Dr. Wahid Wahyudi. Kepala Dishub Provinsi Jatim itu kini merangkap jadi Plt Wali Kota Malang untuk selama kurang lebih 4 bulan ke depan.

Pengisian Pjs Kepala Daerah ini ditandai dengan pelantikan oleh Gubernur Jatim Soekarwo Rabu (14/2). Ada empat kota/kabupaten Jatim yang bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kotanya maju pilkada serentak 27 Juni 2018.

BACA JUGA:

Kegiatan yang berlangsung di gedung negara Grahadi itu dihadiri Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, para bupati dan wali kota yang maju pilkada serentak, serta anggota forpimda.

Selain Wahid Wahyudi sebagai Pjs Wali Kota Malang, Kadisnaker Jatim Setiajit sebagai Pjs Bupati Jombang, Kepala BPKAD Jatim Jumadi sebagai Pjs Wali Kota Kediri, dan Kadisbudpar Jatim Ir Jariyanto sebagai Pjs Bupati Tulungagung.

"Saya Gubernur Jatim atas nama Presiden RI dengan resmi mengukuhkan keempat Pjs kepala daerah. Ini berdasarkan SK Mendagri tertanggal 13 Februari 2018 nomor 131.35-260, 245, 271, 261 tahun 2018," ujar Pakde Karwo.

Para penjabat sementara itu akan bertugas kurang lebih selama 4 bulan atau selama cuti kampanye 15 Februari sampai dengahn 23 Juni 2018.

Dalam sambutannya, Pakde Karwo sapaan Gubernur Jatim meminta kepada Pjs yang telah dikukuhkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di daerahnya masing-masing. Salah satu caranya yakni bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Yang kita inginkan suasana aman dan nyaman. Untuk itu, komunikasi jadi bagian penting dalam menjaga suasana aman dan nyaman,” jelas orang nomor satu di Jatim

Selain itu, Pjs harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin di pemerintah daerah dan membantu kelancaran pelaksanaan pilgub dan pemilukada di daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan pemilukada serentak, Pakde Karwo meminta agar Pjs dapat menjaga netralitasnya dan ASN.