kusnadi
Surabaya-(BangsaOnline)
Pelantikan anggota DPRD Jawa Timur periode 2014-2019 tinggal menghitung hari. Menjelang pengambilan sumpah jabatan yang akan digelar di ruang paripurna DPRD Jatim tanggal 31 Agustus mendatang itu dinamika politik di gedung rakyat itu mulai menghangat. Pasalnya, partai-partai yang memiliki banyak kursi menargetkanbisa menempatkan sebanyak-banyaknya anggota fraksi duduk di pimpinan alat kelengkapan DPRD Jatim, khususnya di komisi-komisi yang populis karena bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Baca Juga: Dukungan Gus Mujib-Ning Wardah Semakin Kuat dengan Rekom PDIP
Sekretaris DPD PDIP Jatim Kusnadi mengaku menargerkan bisa menempatkan anggota FPDIP DPRD Jatim duduk sebagai ketua komisi dan tiga wakil ketua komisi. Sebab jumlah kursi PDIP di Dewan Jatim sebanyak 19 kursi atau menempati peringkat kedua dibawah PKB yang mendapat 20 kursi dari hasil pemilu legislatif 2014 lalu. "Itu hanya target tapi realisasi tentu harus dibicarakan dengan fraksi-fraksi yang lain," jelas politisi senior PDIP jatim itu, kemarin.
Dari lima komisi yang ada di DPRD Jatim, komisi apa yang menjadi incaran PDIP, dengan lugas calonwakil ketua DPRD Jatim itu menyatakan bahwa yang menjadi incaran adalah komisi yang membidangi kepentingan umum atau berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. "Paling tidak FPDIP bisa mendapat jatah ketua atau wakil ketua di komisi B (ekonomi), komisi D (pembangunna) dan Komisi E (kesra)," urai Kusnadi
Upaya yang sudah dilakukan PDIP guna merealisasikan terget tersebut adalah dengan mengintensifkan pertemuan informal dengan parpol-parpol yang memiliki kursi di DPRD Jatim periode 2014-2019. "Pertemuan informal dengan parpol pemenang pemilu sudah dilakukan. Nanti tinggal dilakukan tindak lanjut setelah pelantikan Dewan Jatim dilaksanakan," tambah politisi berlatar pendidik tersebut.
Baca Juga: PDIP Dikabarkan Keluarkan Rekom untuk Paslon Yani-Alif di Pilkada Gresik, ini Kata Sri Untari
Kendati demikian, Kusnadi mengaku sangat mengapresiasi jika pembagian pimpinan alat kelengkapan DPRD Jatim mengacu sistem proporsional yang sudah lama diterapkan di Dewan Jatim. Alasannya, DPRD Jatim adalah bagian dari pemerintahan provinsi Jatim sehinga tujuan utama bekerja di legislatif adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Jatim supaya menjadi lebih baik dari yang sekarang.
"Kalau pemerintah provinsi Jatim berhasil mensejahterahkan rakyat Jatim, maka itu akan membantu dan meringankan tugas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan," dalih Kusnadi.
Sebagaimana diketahui bersama, perebutan posisi pimpinan alat kelengkapan Dewan Jatim mulai memanas karena ada upaya dari pusat mempermanenkan koalisi Merah Putih yang ada di DPR RI hingga ke bawah. Sehingga parpol-parpol koalisi pendukung pasangan Jokowi-JK di Pilpres ketakutan karena komposisi perolehan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak signifikan jika harus melawan koalisi Merah Putih. Apalagi dinamika politik lokal berbeda jauh dengan yang ada di pusat.
Baca Juga: Tak Rekom Risma, PDIP Ngotot Rayu Khofifah, Ternyata Usung Nama Ini untuk Cawagub
"Bukannya saya mendukung Koalisi Jawa Timur yang diusulkan Gubernur Jatim Soekarwo. Tapi saya rasa itu bagus karena kebersamaan parpol-parpol di Jatim sudah terbangun dengan baik sehingga perlu dipertahankan demi kemajuan masyarakat Jatim," pungkas Kusnadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
