BLITAR, BANGSAONLINE.com - Pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Blitar belum terlaksana hingga menjelang pertengahan semester tahun ini. Padahal seharusnya bulan ini proyek infrastruktur sudah dimulai pengerjaanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar Harpiyanto Nugroho saat dikonfirmasi tak membantah hal itu. Menurut dia, meski sesuai jadwal harusnya sudah dimulai namun hingga pertengahan bulan ini pihaknya mengakui belum pengerjaan pembangunan.
Baca Juga: Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Blitar Dihentikan, Berikut Penyebabnya
Kata dia, molornya pengerjaan proyek infrastruktur ini dikarenakan berbagai faktor. Salah satunya hingga sekarang semua proses lelang belum ada yang selesai.
"Sekarang memang masih prosea lelang, jadi belum ada pengerjaan. Dan kami akui proses lelang ini memang mundur jadi berpengaruh pada tahapan pembangunan," jelas Harpiyanto Nugroho, Minggu (20/5/2018).
Beberapa infrastruktur yang seharusnya dimulai pengerjaannya di antaranya, pembangunan rumah sakit, jembatan, jalan, dan plengsengan. Semuanya masih dalam tahap lelang.
Baca Juga: Wujudkan Swasembada Pangan, Polres Blitar Tanam Jagung di Lahan Kosong
"Semuanya masih disiapkan untuk lelang, jika sudah selesai secepatnya sudah dimulai pembangunan, kemungkinan bulan depan," imbuhnya.
Jelas pria yang akrab disapa Harpi itu, molornya proses lelang ini salah satu alasannya adalah karena banyaknya pegawai di instansi terkait yang dimutasi atau pensiun. Hal itu berdampak pada molornya proses pelelangan.
“Misalnya, membuat dokumen baru atau SK baru, karena adanya pegawai yang dimutasi atau pensiun, praktis berdampak pada mundurnya proses lelang,” paparnya.
Baca Juga: Sekda Izul Marom Pimpin Apel Peringatan Bulan Bhakti Karang Taruna Kabupaten Blitar
Pihaknya berharap, proses lelang segera selesai sehingga pengerjaan proyek bisa segera dimulai. Mengingat, saat ini sudah memasuki akhir bulan Mei. "Kami berharap segera selesai proses lelang, sehingga proses pembangunan juga segera selesai. Kami juga akan mengevaluasi, terkait pembangunan yang bukan menjadi kewenangan kami, misalnya pembangunan jalan desa dan lainnya. Hal ini kami lakukan agar kami bisa konsentrasi untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur tahun ini," pungkasnya. (ina/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News