BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Paslon nomor urut 1 Farid Al Fauzi dan Sudarmawan kembali menegaskan bahwa untuk membangun Bangkalan, harus ada pembenahan pada tata kelola dan birokrasi pemerintahan. Hal ini disampaikan Farid saat kampanye di Desa Banyeor Kecamatan Sepulu. Kampanye tersebut dihadiri sekitar 1.000 masyarakat.
Ia menuturkan penyebab lumpuhnya segala bidang pembangun di Bangkalan, yakni maraknya fee proyek. "Budaya Koruptif, kebiasaan suap-menyuap dianggap sebuah proses yang harus dilewati dari berbagai lini birokrasi. Hal inilah yang dapat melemahkan segala fungsi tata kelola Birokrasi," tegasnya.
Baca Juga: KPU Bangkalan Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2024
"Akibatnya apa? Hasil semua proyek tidak akan pernah memuaskan, akan mendapatkan proyek yang kurang layak, pekerjaan tidak akan sesuai dengan proses awal karena adanya pemotongan-pemotongan di sana-sini," jelas Farid.
Menurutnya, budaya suap menyuap di Bangkalan membuat kinerja pemantau dan peninjau proyek tidak akan berfungsi. "Tidak akan bisa menilai apalagi menindak, karena mereka terbelenggu oleh bagi-bagi fee Proyek," sambungnya.
Farid menegaskan lagi, bahwa fee proyek adalah penyakit yang paling bahaya. Karena dari fee proyek akan timbul ketidakjujuran, kecurangan, serta korupsi.
Baca Juga: Ketua DPRD Bangkalan Ajak Seluruh Pihak Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada 2024
"Jika pemimpinnya tidak berani menindak dan dibiarkan terus seperti sekarang, maka jangan harap hasil proyek bagus, jangan harap proyek akan layak, sudah pasti tidak akan tambah lebih baik," pungkasnya.
Karena itu, ia berjanji apabila kelak terpilih sebagai Bupati Bangkalan akan menghapus budaya dan tradisi suap-menyuap serta fee proyek. (uzi/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
