Kholifah Programkan Reformasi Birokrasi dan TPP Bagi Pejabat Pamekasan

Kholifah Programkan Reformasi Birokrasi dan TPP Bagi Pejabat Pamekasan KH. Kholilurrahman yang juga mantan bupati Pamekasan saat di kediamannya di Desa Panempan Pamekasan.

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Pasangan calon dan wakil calon bupati Pamekasan nomor urut 2 KH. Kholilurrahman dan Fathoarrahman (Kholifah) mempunyai program prioritas berupa reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja para pejabat pemkab apabila terpilih dalam Pilbup.

Hal tersebut diungkapkan KH. Kholilurrahman. Ia berjanji akan menerapkan reformasi birokrasi apabila Kholifah bisa terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Pamekasan. 

Baca Juga: Ketua P4TM Tegaskan Netral pada Pilkada Pamekasan 2024

"Artinya bahwa pejabat kita dan birokrasi akan diarahkan bekerja lebih baik terutama pada tupoksi pelayanan masyarakat. Untuk itu pejabat-pejabat bukan hanya ditekan untuk memenuhi jam kerja tetapi kita juga memprogramkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi pejabat di pemerintah kabupaten Pamekasan," jelasnya.

"Hingga terwujud adanya pejabat yang melayani masyarakat, bukan pejabat minta dilayani, sehingga pejabat merasa puas bisa melayani masyarakat," tutur mantan bupati Pamekasan saat ditemui di kediamannya, Selasa (29/05) siang.

Kholilurrahman menambahkan, pihaknya juga akan memotong rantai birokrasi yang berbelit-belit. "Saya menginginkan apa yg bisa didelegasikan di kecamatan kita akan kita delegasikan, seperti pembuatan KTP harus di kecamatan bukan di kabupaten," ujarnya.

Baca Juga: Tegas Ingatkan soal Netralitas ASN, Pj Bupati Pamekasan: Bawaslu Bisa Melacak secara Digital

Dalam kesempatan itu, ia juga menjanjikan lapangan kerja melalui program sarjana pelopor. "Yakni, sarjana yang masih belum mendapatkan job kita akan klasifikasi dan kita lakukan Fit and Proper Test. Yang lulus akan di-SK oleh pemkab untuk diperbantukan di berbagai sektor dan tentunya menerima honorarium yang layak dan manusiawi," paparnya.

Pihaknya juga menginginkan dalam rangka reformasi birokrasi tersebut pejabat pemerintah di semua tingkatkan merasa punya kewajiban untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat sehingga pekerjaan pemerintah bisa diselesaikan dengan baik. (err/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO