Secara Non Tunai, ​BDT Penerima Bantuan Sosial di Madiun Wajib Akurat

MADIUN, BANGSAONLINE.com - Penyaluran bantuan sosial ke depan akan dilakukan secara non tunai. Perpindahan sistem penyaluran itu akan dilakukan bertahap. Hal ini disampaikan oleh Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Madiun, Erwina Purnamasari.

"Efektifitas dan keberhasilan program yang dijalankan ditentukan oleh akurasi data, khususnya data penduduk miskin dan kelompok penerima manfaat KPM. Sehingga verifikasi faktual (verfal) menghasilkan basis data terpadu (BDT) yang akurat by name by address," katanya.

Baca Juga: Warga Penerima BPNT di Desa Dimong Madiun Keluhkan Kualitas Beras yang Tak Layak Konsumsi

“Warga yang menerima dan akan menerima bansos PKH bansos bantuan pangan non tunai (BPNT) akan menerima KIP. Mereka juga akan menerima gas tiap bulannya 3 tabung yang 3 kiloan, menerima subsidi listrik yang dulu di PLN dan menerima RTLH," urai Erwin.

Erwin menambahkan, semua bantuan sosial harus lewat Dinsos. Bantuan program itu semua terintegrasi dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi seperti ATM.

“Cuma saat ini yang terinjek baru 2 program yaitu PKH dan BPNT sehingga kita akan verfal lagi menghasilkan data yang akurat by name by address,” tambahnya.

Baca Juga: Masih Diakomodir, Begini Alur Pendaftaran Bantuan Uang Tunai bagi para Pekerja Seni di Madiun

Erwin juga mengungkapkan data calon penerima manfaat PKH dan BPNT se-Kabupaten Madiun sebanyak 92.559 orang. Saat ini yang sudah mendapat sebanyak 61.189 penerima bantuan sosial atau bantuan yang sudah disalurkan sebesar 80% lebih.  Tapi masih ada juga warga yang tidak puas dengan data yang ada.

“Warga penerima bantuan sosial di Kabupaten Madiun cukup banyak, tapi kenapa masih ada warga yang komplain masalah ini sebab mereka tidak masuk BDT, kenapa tidak masuk BDT. Mungkin mereka belum memiliki KK dan KTP yang terbarukan,” pungkas Erwin. (hen/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News