PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Aksi ratusan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan sempat bentrok dengan aparat Kepolisian saat demo menuntut pemerintahan Jokowi-JK turun, Selasa (18/09).
Bentrok tersebut akibat pernyataan Rida'i, salah satu anggota DPRD dari Partai Gerindra yang menyinggung para peserta aksi.
Baca Juga: 29.046 Pemilih Pemula Usia 17 Tahun Siap Berpartisipasi pada Pilkada 2024 di Sidoarjo
Moh. Hoqim selaku ketua Cabang HMI Pamekasan mengaku kesal terhadap pernyataan Rida'i yang menilai bahwa aksi tersebut ditunggangi kepentingan, sehingga menganggap keinginan massa aksi adalah ganti presiden.
"ini jelas akan merusak marwah aksi yang dilakukan organisasi kami (HMI). Ini murni menyuarakan hak rakyat," jelas Hoqim.
Hoqim pun meminta kepada Rida'i untuk keluar dan meminta maaf kepada peserta aksi yang merasa kesal dengan pernyataan anggota dewan tersebut.
Baca Juga: Ormas Madas Luruk PT Budiono Kecam Penebangan Pohon Mangrove, Herman: Tanah itu Milik Kami
"Karena ini menyangkut nama baik HMI Cabang Pamekasan. Tolong keluar dan minta maaf pada publik," teriak Basri, salah satu peserta aksi.
Setelah melakukan lobi yang memakan waktu cukup lama, akhirnya Rida'i keluar untuk menemui peserta aksi untuk meminta maaf secara terbuka. "Saya Rida'i atas nama pribadi menyampaikan permohonan maaf. Ini semata-mata karena keterbatasan saya," sesalnya.
Dalam aksi tersebut, massa HMI menuntut pemerintah Jokowi-JK untuk mundur. Mereka menganggap pemerintahan Jokowi gagal di bidan ekonomi karena tingginya dollar terhadap rupiah, tingginya impor, termasuk impor garam. Sedangkan Pulau Madura merupakan penghasil garam terbesar nasional yang tentunya sangat merugikan petani garam di Madura. Belum lagi permasalahan tenaga kerja asing, serta besarnya hutang Indonesia merupakan kegagalan pemerintah dalam melaksanakan amanat rakyat Indonesia. (err/ian)
Baca Juga: Jurnalis Pamekasan Gelar Aksi Tolak RUU Penyiaran di Depan DPRD Pamekasan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News