KTP elektronik. foto: ilustrasi
PACITAN, BANGSAONLINE.com - Kegiatan pemutakhiran data penduduk tahun 2016 di 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan yang menyerap anggaran APBD bernilai ratusan juta rupiah, patut dipertanyakan. Pasalnya, kegiatan tersebut dinilai belum membuahkan hasil maksimal.
Hal itu terbukti, masih banyaknya masyarakat wajib KTP penyandang disabilitas. Utamanya disabilitas mental yang sampai detik ini diduga kuat belum memiliki administrasi kependudukan, utamanya kartu keluarga (KK) maupun KTP elektronik.
Baca Juga: Dinkes Pacitan Lacak Semua Personel di Dispendukcapil Terduga ODP
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pacitan Supardianto menegaskan, secara kelembagaan pihaknya tidak bisa memberikan penjelasan secara detil terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran bernilai ratusan juta yang diperuntukkan pemutakhiran data penduduk tersebut.
"Saat kegiatan itu dilaksanakan, saya belum menjabat sebagai kepala Dispendukcapil. Sehingga kami tidak bisa memberikan penjelasan secara detil bagaimana kegiatan bernilai ratusan juta rupiah itu dilaksanakan. Apakah tepat sasaran ataukah tidak," ujarnya, Kamis (6/12).
Meski begitu, mantan kasatpol PP ini menyatakan, sejak kemarin pihaknya telah memerintahkan petugas untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) terkait masih banyaknya penyandang disabilitas yang ditengarai belum memiliki KTP elektronik.
Baca Juga: Dispendukcapil Pacitan Masih Tetap Buka Pelayanan
"Kami sudah menerjunkan tim untuk berkoordinasi dengan Dinsos. Mereka kami instruksikan untuk mengecek kebenaran data serta melakukan tinjau lapangan," ujarnya.
Supardianto menginginkan, seandainya benar masih ada warga wajib KTP yang belum mengikuti perekaman dengan berbagai latar belakang persoalan, diharapkan sesegera mungkin dilakukan perekaman. "Saya tegaskan, siapapun itu dan di mana pun tempat tinggal mereka, sepanjang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib KTP, kami harapkan untuk segera dibantu dan dilayani dalam mendapatkan bukti adminduk," tegas dia.
Sementara itu, soal pertangungjawaban kegiatan pemutakhiran database kependudukan yang menyerap anggaran negara bernilai ratusan juta rupiah tersebut, hingga detik ini masih memunculkan spekulasi beragam. Dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak tepat sasaran.(yun/rd)
Baca Juga: Antisipasi Virus Corona, Dispendukcapil Pacitan Lakukan Penyemprotan Disinfektan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
