Hj Nina Soekarwo selaku Ketua TP PKK Prov Jatim memberikan sambutan pada acara Diseminasi Buku Pintar Keuangan Syariah dan Talkshow Cerdas Mengelola Keuangan Keluarga secara Islami di JW Marriot Hotel Surabaya.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Provinsi Jawa Timur memiliki potensi besar dalam keuangan syariah, apalagi sebanyak 97,8 persen masyarakatnya beragama Islam. Untuk itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si mengajak kaum perempuan, terutama para ibu untuk ikut serta dalam mengembangkan keuangan syariah di Jatim.
“Mari bersama-sama kita menggunakan produk layanan keuangan syariah serta ikut mengedukasi dan memberikan pemahaman tentang keuangan syariah baik kepada keluarga dan lingkungan sekitar,” kata Bude Karwo, sapaan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim saat menghadiri acara Diseminasi Buku Pintar Keuangan Syariah dan Talkshow Cerdas Mengelola Keuangan Keluarga Secara Islami yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Jatim di Hotel JW Marriot Surabaya, Senin (17/12).
Baca Juga: Launching SIMoLEK, Gubernur Khofifah Harap Dongkrak Literasi dan Inklusi Keuangan Pasar Tradisional
Menurutnya, kaum perempuan dalam hal ini ibu-ibu memiliki peran dalam ikut mengatur keuangan keluarga. Melalui edukasi yang diberikan oleh para ibu, ia berharap tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Jatim dapat meningkat.
Disampaikannya, saat ini indeks literasi keuangan syariah di Provinsi Jatim sebesar 29,35 persen, tertinggi di Indonesia dan mengalahkan Provinsi Aceh yang sebesar 21,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Jatim terhadap layanan keuangan syariah meningkat dan lebih baik dari provinsi lainnya. Namun, tingkat indeks inklusi keuangan syariah di Provinsi Jatim sebesar 12,21 persen, jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Aceh yang mencapai 41,45 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tingkat literasi dan pemahaman masyarakat Jatim terhadap produk keuangan syariah baik, namun sebagian besar belum menggunakan produk layanan keuangan syariah,” katanya.
Baca Juga: OJK KR4 Beri Pembekalan 100 Debitur Agar Tetap Bisa 'Naik Kelas' di Masa Pandemi
Perkembangan kebijakan keuangan syariah di Jatim, lanjutnya, terlihat dengan adanya PT Bank Jatim Syariah sebagai perkembangan lebih lanjut dari usaha syariah menjadi bank umum syariah. Selain itu juga terdapat 10 bank umum syariah, 28 bank pembiayaan rakyat syariah, serta adanya koperasi pondok pesantren di 30 kab/kota.
“Saat ini kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dalam tuntunan agama sudah mulai bangkit. Termasuk kegiatan ekonomi di mana telah banyak lembaga keuangan ekonomi yang sudah menyediakan layanan keuangan syariah, jadi sepertinya soal fasilitas tidak menjadi kendala,” kata istri orang nomor satu di Jatim ini.
Ditambahkannya, Provinsi jatim juga memiliki koperasi wanita (kopwan) yang terdapat hampir di seluruh desa/kelurahan di Jatim. Kopwan ini sebagai salah satu wadah aktivitas ekonomi di tingkat desa dan memiliki posisi strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal dan mampu memberdayakan kaum perempuan.
Baca Juga: OJK, Pemerintah, dan BI Sinergi dalam Pemulihan Ekonomi
“Hampir semua kopwan ini dikelola oleh ketua PKK yang juga istri kepala desa. Ini bisa menjadi potensi dengan melibatkan mereka dalam proses diseminasi keuangan syariah di Jatim. Kami yakin keuangan syariah akan berkembang bila program sosialisasi dan distribusi buku pintar ini juga berjalan baik sehingga menjadi referensi keuangan syariah,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Bude Karwo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kaum perempuan di Jatim, terutama Muslimat NU dan Aisyiyah Jatim yang selama ini ikut berperan aktif dalam menjadikan Jatim sebagai provinsi yang sangat responsif gender. Termasuk ikut mendukung dalam pertumbuhan ekonomi Jatim.
Sementara itu, Ketua OJK Regional IV Jatim, Heru Cahyono mengatakan, Buku Pintar Keuangan Syariah ini telah di-launching pada 7 Juni 2018 lalu saat bulan Ramadhan. Menurutnya, buku ini disusun bersama MUI Provinsi Jatim dan Asosiasi Dewan Pengawas Syariah Indonesia (ADPASI), beserta beberapa organisasi muslimah di Jatim seperti Muslimat NU Jatim, Aisyiyah Provinsi Jatim, serta Fatayat NU Jatim. Buku ini berisi 25 materi dakwah yang terbagi tiga bagian utama, yakni mengenal keuangan syariah, industri jasa keuangan syariah, serta perencanaan keuangan keluarga islami.
Baca Juga: Pantau Restrukturisasi Kredit UMKM, Ketua DPD RI Datangi OJK Jatim
Terkait perkembangan keuangan syariah di Jatim, Heru menjelaskan, share aset perbankan syariah di Jatim pada Oktober 2018 sebesar 5,35 persen, lebih rendah dari share nasional yang mencapai 5,78 persen. Sedangkan total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di Jatim mencapai 27,5 triliun rupiah tumbuh 13,05 persen (year on year), sengan share terhadap total kredit perbankan di Jatim mencapai 5,79 persen.
Sementara total dana masyarakat yang dikelola perbankan syariah mencapai 28,5 triliun rupiah, tumbuh 13,95 persen (y o y) dengan share terhadap seluruh simpanan masyarakat Jatim mencapai 5,20 persen.
“Kami melihat keuangan syariah di Jatim punya potensi untuk terus dikembangkan, untuk itu kami berharap ke depan Jatim mampu menajdi barometer keuangan syariah nasional,” katanya.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Minta OJK Lindungi Masyarakat dari Penipuan Investasi dan Fintek Ilegal
Talkshow Cerdas Mengelola Keuangan Keluarga Secara Islami ini menghadirkan narasumber Maulina Farid, SE (Kalyana Indonesia), Arina Haqan, SHI, MEI (Anggota ADPASI-MUI), serta Dr. Nisful Laila (Unair).
Turut hadir Ketua ADPASI, Wakil Ketua PW Aisyiyah Jatim, Pengurus PW Muslimat NU Jatim, Pengurus PW Mushida Jatim, Wakil Ketua III Tim Penggerak PKK Prov. Jatim, serta pengurus TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jatim. (ian/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
