Kunjungi Lumajang, Mensos Klaim PKH dan BPNT Efektif Turunkan Kemiskinan

LUMAJANG, BANGSAONLINE.com - Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, program Keluarga Harapan (PKH) harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat kuantitas. Hal itu disampaikan saat dialog sosialisasi penyaluran program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di GOR Wirabhakti Lumajang, Senin (11/03).

Diungkapkannya, alokasi anggaran PKH pada 2019 naik menjadi Rp 34 Triliun. Itu sebabnya, kata Mensos, program ini harus bisa mengurangi beban masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. 

Baca Juga: Pj Gubernur Jatim Salurkan Bantuan Sosial ke PPKS Wilayah Kota Malang

"Kita jaga misi PKH, yaitu mengurangi beban masyarakat," katanya di hadapan seribu KPM PKH yang hadir dalam acara tersebut.

Agus mengklaim PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) efektif turunkan angka kemiskinan dan Rasio Gini di Indonesia.

“Angka kemiskinan berhasil ditekan berdasarkan survei BPS pada September 2018 menjadi 9,66, target Pemerintah dengan melakukan penguatan-penguatan program Bansos, Insyaa Allah pada penghujung tahun 2019 nanti angka kemiskinan menjadi 9,0 atau 9,” ungkapnya

Baca Juga: Gus Ipul Tetap Jabat Mensos di Kabinet Merah Putih

Ia mengungkapkan, berdasarkan survei BPS, Rasio Gini atau kesenjangan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia bisa ditekan menjadi 0,381. Hal itu menurutnya tidak terlepas dari Bansos PKH dan BPNT dalam penanganan kemiskinan di Indonesia.

“Selain angka kemiskinan bisa kita tekan, Rasio Gini juga bisa kita perbaiki menjadi 0,381. Artinya program-program bantuan sosial untuk masyarakat pra sejahtera sudah berhasil, sudah ada dampak positifnya,” ungkapnya.

Turunnya angka kemiskinan dan Rasio Gini tersebut dijelaskan Mensos Agus Gumiwang merupakan hasil kerja keras semua pihak, termasuk hasil kerja para pendamping PKH di Kabupaten Lumajang. 

Baca Juga: Aktif Tanggulangi Kemiskinan di Jatim, Pj Gubernur dan Mensos Apresiasi Kerja Pilar Kessos

"Apresiasi setinggi-tingginya terutama bagi teman-teman pendamping, karena para pendamping telah memberikan kontribusi terhadap menurunnya angka kemiskinan di Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, MML mengatakan, di Kabupaten Lumajang terdapat 144 orang pendamping PKH. Sedangkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekitar 46.471 keluarga. Program PKH masuk di Kabupaten Lumajang, sejak tahun 2013 hingga sekarang. Bantuan yang digelontorkan pada tahun ini sekitar Rp 54 miliar.

Selain program PKH yang dirasakan masyarakat Lumajang, juga ada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ada sekitar 92.382 ribu masyarakat miskin di Lumajang dapat program tersebut. Jumlah tersebut terdiri dari KPM PKH dan non-PKH.

Baca Juga: Khofifah Blak-blakan Tak Setuju Jika Kemensos dan KemenPPA Digabung di Kabinet Prabowo-Gibran

Bupati menyampaikan, Program PKH dari Pemerintah Pusat sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Lumajang.

"Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah menghadirkan program nyata bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk PKH yang sudah secara nyata dirasakan masyarakat Lumajang, ini merupakan bagian dari harapan bersama untuk Indonesia lebih makmur, Indonesia lebih hebat dan Indonesia lebih jaya," ujarnya.

Di pihak lain, anggota III BPK RI, DR. Achsanul Qosasi, mengingatkan, agar keluarga penerima manfaat PKH tidak memberikan sesuatu apapun kepada pihak yang mengaku dari PKH. Ia menyampaikan kehadirannya di Kabupaten Lumajang untuk memastikan program PKH dan Bantuan Sosial di Kabupaten Lumajang berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. (ron/ian)

Baca Juga: Human Capital Index Jadi Pengukur Kinerja Pemerintah, Khofifah Ajak Pihak Terkait Bersiap

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News