Politik Uang di Pilkades Gresik Sulit Dihindari, Cakades Berani Beri Rp 300 Ribu/Pemilih

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Upaya DPRD dan Aparatur Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Gresik mencegah praktik politik uang pada pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 265 desa pada 31 Juli mendatang, tampaknya bakal sulit.

Berdasarkan info yang dihimpun, saat ini calon kepala desa (cakades) berani jor-joran (berlomba-lomba) untuk menarik pemilih. Bahkan, ada cakades yang berani memberi uang Rp 300 ribu per pemilih. Hal ini sebagaimana pengakuan salah satu tim sukses cakades kepada BANGSAONLINE.com.

Baca Juga: Bupati Gresik Lantik Dua Kepala Desa PAW

Data yang dihimpun BANGSAONLINE.com, cakades yang terbilang nekat itu kebanyakan berada di wilayah Kecamatan Benjeng dan Kedamean.

"Ya, paman saya yang maju di Pilkades serentak sudah menyiapkan (money politic, Red) Rp 300 ribu per pemilih. Kemarin kita sudah kasihkan uang muka tanda jadi Rp 100 ribu per pemilih, sisanya menyusul," ujar salah satu tim sukses cakades di wilayah Kecamatan Benjeng kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (5/7).

Ia mengungkapkan, di desanya ada sekitar 2500 warga yang memiliki hak pilih. Untuk bisa meraih kemenangan, ia terang-terangan berusaha 'membeli' suara 1.500 pemilih melalui praktik money politic tersebut.

Baca Juga: Lantik 47 Kades, ini Pesan Bupati Gresik

"Kami sudah siapkan tambak untuk dijual untuk modal beli biting (pemilih, Red)," ungkap dia.

Senada dikatakan tim sukses cakades di wilayah Kecamatan Kedamean. Menurut ia, cakades yang diperjuangkannya terbilang lebih eskstrim dibandingkan cakades di wilayah Benjeng. Sebab, ia mengaku cakadesnya telah menyiapkan uang antara Rp 5-6 miliar untuk meraih kemenangan.

"Cakades saya siap memberikan uang hingga Rp 1 juta per pemilih untuk memenangkan Pilkades. Saat ini kami terus bergerilya ke rumah warga untuk mencari simpati dan dukungan. Kita bagi-bagi sembako dan ngopi gratis," akui dia.

Baca Juga: Tak Ada Gugatan, Bupati Gresik Lantik 47 Cakades Terpilih 20 April

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik Nurul Yatim mengaku prihatin mendengar hal ini. Meski, ia juga tak yakin ada cakades yang akan memberikan uang Rp. 1 juta per pemilh. Namun, ia tak menampik kalau politik uang memang marak dilakukan oleh oknum cakades untuk memenangkan pemilihan.

"Iya saya akui itu benar. Makanya, kami telah lakukan rapat kerja dengan DPRD untuk mencegah praktik ini. Langkah ini kami tempuh agar Pilakdes serentak ini bermartabat, berkualitas, dan benar-benar menghasilkan pemimpin tingkat desa yang mumpuni," jelas dia.

Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib menyatakan, bahwa dewan telah memformulasikan larangan politik uang di Pilkades Serentak bersama APH.

Baca Juga: 47 Cakades Terpilih Hasil Pilkades Serentak Gresik Dilantik Bulan Ramadan

"Bagi Cakades yang terbukti melakukan money politics bisa didiskualifikasi dari pencalonan. Dan, bagi pemilih yang menerima money politic bisa dipidanakan. Saat ini, imbauan larangan politik uang itu tengah disosialisasikan ke desa-desa. Diharapkan, meski tidak bisa memberantas tuntas, mininal bisa meminimalisasi terjadinya politik uang," kata dia. (hud/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News