GRESIK, BANGSAONLINE.com - Diskusi publik dengan tema "Meningkatkan Kemaslahatan Kawasan Industri JIIPE untuk Warga Gresik" yang digelar Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Kota (LSM Forkot) di Kafe Deloji GKB, menjadi ajang warga menumpahkan kekesalan.
Warga sekitar proyek JIIPE yang dihadirkan satu per satu menyampaikan keluh kesahnya. Di antaranya terkait pembebasan tanah yang belum dibayar, dugaan penyerobotan tanah, isu pencemaran lingkungan, hingga menagih janji proyek JIIPE katanya mampu menyerap tenaga kerja hingga ratusan ribu orang.
BACA JUGA:
- Kunjungi Smelter PTFI di Gresik, Wamenaker Ajak Pekerja Sukseskan Hilirisasi
- Menteri ESDM Pastikan Smelter Freeport Siap Beroperasi Juni 2024
- Ekspansi Smelting di Gresik Diresmikan Presiden, Khofifah Optimis Perkuat Sektor Hilirisasi Jatim
- Investasi di Gresik Rp37 T, Nurhamim Beri Kritikan Menohok: Jangan Banggakan Kerja Orang Lain
Diskusi ini mendatangkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota Komisi I DPRD Gresik Nasihan, Kabid Pencegahan Pencemaran Lingkungan DLH Gresik Bakhtiar Gunawan, Kabid Tata Lingkungan DLH Zakky, dan perwakilan dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.
Sementara pihak JIIPE yang diundang tak hadir. Padahal, kehadiran pihak JIIPE sangat ditunggu karena diharapkan bisa memberikan jawaban soal problematika yang dihadapi warga Manyar dan sekitarnya yang terdampak.
Beberapa keluhan salah satunya disampaikan Rozi, warga asal Manyar. Ia mengaku tanahnya ikut terdampak pembebasan lahan untuk proyek JIIPE. Namun, hingga kini ia belum mendapat ganti rugi.
Dirinya menyatakan telah berkali-kali mempertanyakan ke pihak JIIPE terkait ganti rugi pembebasan lahan, namun tak mendapatkan jawaban yang diinginkan. "Hal ini harus kita lawan. Tapi yang kita hadapi pemilik Kota Gresik. Apa siap?," kata Rozi yang dijawab siap oleh para peserta diskusi publik.
"Kami siap datangkan para petani yang tanahnya terkena proyek JIIPE dan belum dibayar," sambungnya.