MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Kerusuhan, dan pengaruh sosial media. Dua hal tersebut dikupas bersama pada rapat koordinasi dan silaturahmi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Mojokerto, bersama Wakapolres Mojokerto Kompol Toni Sarjaka, dan Dandim 0815 Letkol Kav Hermawan Weharima, Selasa (24/9) pagi di Mapolres Mojokerto.
“Beberapa hari terakhir kita terfokus pada kerusuhan di Wamena Papua. Kita tidak ingin hal tersebut menjalar. Maka kita di Kabupaten Mojokerto, juga harus menjaga kondusivitas dengan cara terus berkoordinasi dan menjaga kerukunan masyarakat serta agama,” kata Toni pada pernyataannya.
Baca Juga: Dalam Sehari, Pemkab Mojokerto Raih 2 Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik
Sejalan dengan Wakapolres Toni, Wabup Pungkasiadi sekaligus Pembina FKUB Kabupaten Mojokerto, menekankan kerukunan NKRI yang harus selalu digaungkan. Tidak peduli apa backround budaya, ras, agama, maupun kepercayaan. Wabup mewanti-wanti agar semua bisa menahan diri (potensi perpecahan), serta memfilter berita di media sosial yang mampu meniupkan banyak opini berhamburan tidak teratur.
“Sebenarnya semua bisa diselesaikan dengan komunikasi intens. Sekarang harus serba hati-hati, terlebih tiap hari kita mengonsumsi banyak produk medsos yang ‘dibumbui’ sana sini. Bahkan, hoax (berita bohong) itu ada ‘pabriknya’. Jadi semua harus pandai memfilter dan mencerna,” kata wabup.
Untuk kondusivitas lingkungan, terutama jelang Pilkades serentak 2019 tanggal 23 Oktober mendatang, wabup juga menjelaskan kondisi terkini seputar kesiapan Pilkades.
Baca Juga: Di Hadapan Mendagri, Anggota DPR RI Ungkap Tumpukan Uang dan Pelanggaran ASN dalam Pilbup Mojokerto
“Oktober depan kita sudah memasuki pesta demokrasi. Semua relatif aman dan kondusif, namun dapat saya jelaskan jika ada dua desa yang mundur. Yakni Desa Lakardowo Kecamatan Jetis (alasan BPD mundur), dan Desa Talok Kecamatan Dlanggu (alasan panitia mundur semua),” tambah wabup. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News