Presiden Rakyat atau Presiden Partai?

Walhasil, dalam praktik politiknya, parpol tidak hanya oligarkis tapi juga nepotis. Karena itu parpol sekarang tak bisa mengklaim mewakili konstituen, apalagi rakyat.

Lalu bagaimana dengan DPR? Setali tiga uang. Dari pemilu ke pemilu para anggota DPR selalu mengecewakan rakyat. Terutama karena mereka mengabaikan aspirasi rakyat.

Tapi kenapa mereka terpilih? Almaghfurlah KH A Hasyim Muzadi, ketua umum PBNU dua periode, pernah menyatakan bahwa di Indonesia – saat itu mengomentari kecurangan pemilu legislatif di Madura - tidak ada pemilihan umum, yang ada adalah pembelian umum.

Memang. Faktanya, pemilu selalu transaksional. Dan transaksi politik finansial itu terjadi tidak hanya antara pemilih dan calon legislatif (Caleg) tapi juga antara caleg dengan petugas pemilu. Karena itu nurani para anggota DPR tak pernah nyambung dengan aspirasi rakyat. Maklum, mereka jadi anggota DPR tidak murni melalui proses pemilihan suara tapi banyak melalui transaksi secara tak wajar.

Nah, kini para mahasiswa dan elemen bangsa menuntut Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Gelombang demostrasi terus membesar, bahkan mulai banyak korban akibat kekerasan aparat kepolisian. Seperti ghalibnya aksi unjuk rasa, jatuhnya korban tidak menyurutkan langkah para demonstran. Sebaliknya justeru mengobarkan semangat perelawanan. Apalagi para mahasiwa dan elemen rakyat itu merasa pada posisi benar: berjuang untuk rakyat, bukan kepentingan sesaat seperti umumnya politisi di Senayan.

Maka, kini – sekali lagi – Jokowi harus memilih, apakah akan menjadi presiden rakyat atau presiden partai. Dua pilihan yang sama sulit dan sama mengandung risiko. Tapi bisa dipastikan – insyaallah – Jokowi sudah paham apa sebenarnya motif di balik ngototnya para anggota DPR untuk memutuskan secara sepihak dan terburu-buru RUU KPK itu. Bukankah kita maklum, para elit politik yang bernafsu memenggal kewenangan KPK itu rata-rata memiliki catatan merah di KPK. Bahkan sebagian elit politik – termasuk sebagian ketua umum partai - yang jadi inisiator RUU KPK itu terlibat kasus besar yang sedang diproses KPK.

Ironisnya, di tengah peliknya Presiden Jokowi menghadapi berbagai persoalan krusial bangsa, seperti kerusuhan Wamena yang banyak menelan korban jiwa, kabut asap yang menyebabkan jutaan manusia sulit bernafas, dan aksi demo para mahasiswa yang juga banyak menelan korban kekerasan, para inisiator RUU KPK itu masih bersikukuh pada kepentingannya sendiri. Mereka tak punya empati terhadap Jokowi yang sedang didera berbagai masalah krusial bangsa. Konsekuensinya, sang presiden seolah tersandra.

Tapi biarlah sejarah yang akan mencatat. Siapa menabur angin pasti menuai badai. Bukankah kekisruhan bangsa yang sekarang terjadi itu bermula dari RUU kontroversial itu. Wallahua’lam.

Penulis adalah Direktur RAHMI CENTER (Rahmatan Lil-Alamin Center) yang juga Pemimpin Umum HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE.COM