JAKARTA(BangsaOnline) Pencalonan
kembali Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketum Golkar menuai protes dari internal
partai. Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyebut setidaknya ada 4
alasan yang menyebabkan hal tersebut.
"Pertama, tidak sepenuhnya janji-janji Ical dilaksanakan bersifat visi dan
fisik," tutur Ray dalam diskusi 'Ketika Golkar Kalah dan Ricuh di Era Ical:
Apa Selanjutnya?' di Kedai Kopi Deli, Jl Sunda No 7, Jakarta Pusat, Kamis
(27/11/2014).
Lebih lanjut, dikemukakannya dalam kampanye pemilihan Ketum lima tahun lalu
Ical pernah berjanji membangun 25 lantai di DPP Golkar, meningkatkan kursi di
parlemen dan sebagainya. Namun, menurut Ray tidak ada satu pun janji-janji itu
terealisasikan.
"Kedua, target Golkar untuk menjadi nomor 1 tidak terealiasai, malahan
menjadi nomor 2, terjadi penurunan kursi. Ketiga, jelas-jelas Pak Ical tidak
mampu mengelola konflik," sambungnya.
Terakhir, Ketua Presidium KMP itu dinilai kehilangan wibawanya akibat terlalu
'mengekori' Koalisi Merah Putih (KMP).
"Istilahnya, Golkar untuk KMP. Dengan begitu sangat wajar ada kekecewaan
dari lingkungan Golkar sendiri yang saat ini tengah siap-siap bersaing dengan
Ical," terang Ray.
Konflik berkepanjangan ini bisa diselesaikan dengan diambilnya jalan kompromi
antara dua kubu. Munas dikembalikan pada Januari 2015 dan Ical diperbolehkan
mencalonkan diri kembali untuk bersaing dengan '7 Samurai' Golkar.
"Kompromi itu ada dengan munas dilakukan tetap Januari, Ical dan 7 caketum
lainnya diperbolehkan ikut. Menurut saya itu elegan apalgi Ical kan sudah dapat
dukungan 34 DPD jadi apa yang harus ditakutkan," pungkasnya.
Baca Juga: Siapkan Atribut, Anis Galang Dukungan Jadi Calon Ketua DPD Golkar Gresik
Pencalonan kembali Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketum
Golkar menuai protes dari internal partai. Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray
Rangkuti menyebut setidaknya ada 4 alasan yang menyebabkan hal tersebut.
"Pertama, tidak sepenuhnya janji-janji Ical dilaksanakan bersifat visi dan
fisik," tutur Ray dalam diskusi 'Ketika Golkar Kalah dan Ricuh di Era
Ical: Apa Selanjutnya?' di Kedai Kopi Deli, Jl Sunda No 7, Jakarta Pusat, Kamis
(27/11/2014).
Lebih lanjut, dikemukakannya dalam kampanye pemilihan Ketum lima tahun lalu
Ical pernah berjanji membangun 25 lantai di DPP Golkar, meningkatkan kursi di
parlemen dan sebagainya. Namun, menurut Ray tidak ada satu pun janji-janji itu
terealisasikan.
"Kedua, target Golkar untuk menjadi nomor 1 tidak terealiasai, malahan
menjadi nomor 2, terjadi penurunan kursi. Ketiga, jelas-jelas Pak Ical tidak
mampu mengelola konflik," sambungnya.
Terakhir, Ketua Presidium KMP itu dinilai kehilangan wibawanya akibat terlalu
'mengekori' Koalisi Merah Putih (KMP).
"Istilahnya, Golkar untuk KMP. Dengan begitu sangat wajar ada kekecewaan
dari lingkungan Golkar sendiri yang saat ini tengah siap-siap bersaing dengan
Ical," terang Ray.
Konflik berkepanjangan ini bisa diselesaikan dengan diambilnya jalan kompromi
antara dua kubu. Munas dikembalikan pada Januari 2015 dan Ical diperbolehkan
mencalonkan diri kembali untuk bersaing dengan '7 Samurai' Golkar.
"Kompromi itu ada dengan munas dilakukan tetap Januari, Ical dan 7 caketum
lainnya diperbolehkan ikut. Menurut saya itu elegan apalgi Ical kan sudah dapat
dukungan 34 DPD jadi apa yang harus ditakutkan," pungkasnya.
Sementara juru bicara Poros Muda Golkar, Andi Sinulingga, meyakini bahwa
Ketua Umum Aburizal Bakrie tak lagi didukung menjadi ketua umum oleh para kader
Partai Golkar. Ia menilai, Aburizal memiliki personal yang tidak baik sehingga
akan berdampak buruk pada citra partai tersebut.
"Saya kira tidak hanya masyarakat, para kader juga tidak mau Aburizal
memimpin lagi. Personifikasi ketua umum yang buruk akan berimplikasi pada citra
partai," ujar Andi dalam diskusi di Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Menurut Andi, banyak janji Aburizal yang tidak terealisasi saat ia memimpin Golkar. Misalnya, sebut Andi, Aburizal sempat berkata tidak berniat untuk menjadi presiden dan murni mengabdikan hidupnya untuk Golkar serta menyiapkan dana abadi untuk menyejahterakan partai.
Baca Juga: Jadi Kandidat Ketua DPD Golkar Gresik, Anha: Regenerasi Saya Sudah 4 Periode
"Betapa luar biasa idealismenya itu. Semua ini tidak pernah dilakukan. Ini semata ambisi pribadi Aburizal dan kelompoknya," kata Andi.
Andi menilai, Golkar membutuhkan sosok yang kuat untuk mengembalikan kejayaan Golkar. Figur tersebut, kata Andi, harus memiliki hasrat mengelola organisasi untuk melakukan konsolidasi dengan program yang bermanfaat. Selain itu, menurut Andi, seorang pemimpin semestinya menjadikan partai sebagai gudang gagasan untuk bertukar pikiran dalam menyelesaikan berbagai masalah internal.
Ia mengatakan, sosok itu yang tak dapat ditemukannya dalam diri Aburizal. "Saya tidak melihat ada masalah yang di-solve (diselesaikan) sama Aburizal. Konflik agama, politik, tidak ada pikiran mendasar Aburizal," ujar dia.
Baca Juga: Anggota DPRD Sidoarjo Terima Beragam Keluhan saat Reses di Kebonsari
Aburizal pun dianggap otoriter dalam menjalankan roda organisasi selama memimpin Golkar. Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, kultur organisasi yang dibangun oleh Aburizal menunjukkan kepentingan personal yang terlihat jelas.
"Kami juga bertanya-tanya apa alasan logis untuk terpilihnya kembali Aburizal, kecuali bicara soal oligarki politik dan kepentingan personal," ujar Ace.
Penentangan terhadap Aburizal memang memicu konflik di internal Partai Golkar. Beberapa hari lalu, sebagian anggota DPP Partai Golkar membentuk tim penyelamat Partai Golkar, yang bahkan menonaktifkan Aburizal dari jabatan ketua umum.
Baca Juga: Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan, Golkar Kenalkan Calon Wakil Bupati ke Masyarakat
Meski begitu, politikus Partai Golkar Nurdin Halid menganggap Aburizal masih dikehendaki untuk memimpin partai berlambang beringin tersebut. Nurdin bahkan mengklaim, peluang Ical terpilih secara aklamasi sangat besar jika para calon ketua umum lainnya tidak hadir pada pemilihan yang digelar dalam munas di Bali. Hingga saat ini, kata Nurdin, hanya Ical yang dipastikan mendapat dukungan penuh dari para pemilik suara.
"Semua harus sesuai mekanisme aturan-aturan itu. Tatib disahkan oleh semua peserta yang punya hak suara. Tidak ada hak yang dipaksakan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News