Suasana forum pertemuan Bacakades Pasuruan yang gagal lolos tes akademis di Aula PP. Darul Falah, Gajah Bendo, Beji, Pasuruan, Senin (4/11).
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) se-kabupaten Pasuruan yang gagal lolos tes akademis, kompak melaporkan Panitia Pilkades Kab. Pasuruan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur. Mereka mengajukan dua tuntutan, yakni agar Pemkab Pasuruan menunda tahapan Pilkades dan membatalkan hasil tes uji akademis.
Kepastian melaporkan Panitia Pilkades itu setelah para bacakades yang gagal lolos menggelar pertemuan di kediaman KH. Jazuli Sya'roni, Aula PP. Darul Falah, Gajah Bendo, Beji, Pasuruan, Senin (4/11). Pertemuan yang dikoordinir Ismail Maky, S.H., salah satu bacakades itu, mendorong gugatan terhadap Pemkab Pasuruan.
Baca Juga: Pasuruan Serasa Tak Punya Pemimpin, Kinerja Pj Bupati Dua Bulan Terakhir Jadi Sorotan
"Perbup yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan Pilkades dinilai mengebiri demokrasi," tegas Maky dalam pertemuan tersebut, Senin (4/11).
H. Furqon, S.H., CIL., salah satu Tim Kuasa Hukum Bacakades mengatakan, bahwa seharusnya pemkab mendengar aspirasi para bacakades. "Karena aturan Perbup ini bertentangan dengan Permendagri No.112 tahun 2014 dan perubahan Permendagri No. 65 tahun 2017," terang dia.
Menurut keterangan Furqon, sebenarnya aturan Permendagri itu sudah dijelaskan oleh anggota DPRD. "Tentunya Pemkab Pasuruan harus respons dengan aturan itu. Kalau pemerintah tidak merespons aspirasi bacakades, akhirnya timbul polemik seperti ini," pungkas Furqon. (afa/rev)
Baca Juga: Keluhkan Perizinan, Sejumlah Perusahaan Wadul ke Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
